Pembatasan Pertalite, BPH Migas Tunggu Revisi Perpres

0
214
Ilustrasi: Suasana di SPBU Pertamina (Foto: Pertamina)

(Vibizmedia – Nasional) Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyatakan, pembatasan pembelian BBM bersubsidi Pertalite masih menunggu revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM.

Keterangan ini disampaikan oleh Kepala BPH Migas, Erika Retnowati, melalui keterangan tertulisnya, Senin (8/1/2024).

“Jadi kita tunggu, nanti kalau sudah ada terbit dari revisi Perpresnya, kita baru bisa melakukan pengaturan untuk pembatasan pertalite,” jelas Erika.

Erika menyampaikan perlu adanya pengaturan yang lebih rinci terkait klasifikasi konsumen pengguna Pertalite. Saat ini, regulasi yang berlaku, yakni Perpres Nomor 191 tahun 2014. Perpres ini baru mengatur konsumen pengguna untuk solar.

Menurutnya, revisi Perpres tersebut dibutuhkan karena di dalamnya akan ditetapkan siapa saja konsumen yang berhak menggunakan Pertalite.

BPH Migas saat ini telah mengusulkan revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014, agar memiliki landasan hukum yang jelas terkait ketentuan penggunaan Pertalite.

“Jadi kan pengaturan untuk BBM bersubsidi itu akan diatur di dalam Perpres. Di dalam Perpres akan ditetapkan siapa konsumen penggunanya,” kata Erika.

Jika sudah terbit revisi Perpresnya, baru bisa dilakukan pengaturan untuk pembatasan pertalite-nya.

Usulan revisi Perpres yang mengatur tata niaga BBM itu sudah diajukan oleh BPH Migas sejak pertengahan tahun 2022 lalu.

Revisi Perpres tersebut dinilai penting oleh berbagai pihak untuk mengendalikan konsumsi BBM subsidi Pertalite. Tujuannya agar tidak melampaui kuota yang ditetapkan dalam APBN.