(Vibizmedia-Nasional) Dalam rangka antisipasi dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat Covid-19, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah menyiapkan anggaran sebesar Rp5,9 triliun melalui program padat karya tunai (PKT).
“Salah satu amanah adalah padat karya tunai yang tercatat paling tidak Rp 5,9 triliun kita lakukan. Bapak Presiden memberikan perhatian kepada masyarakat terdampak PHK dan ekonomi, saya pikir sejalan dengan yang diarahkan Presiden,” jelasnya.
Anggaran program padat karya tunai tersebut berasal dari anggaran kementerian. Dari keseluruhan anggaran sebesar Rp41,111 triliun, Kementerian Perhubungan melakukan penghematan sebesar Rp10,439 triliun, sehingga anggaran yang tersisa di tahun 2020 sebesar Rp32,671 triliun.
Budi menjelaskan penyaluran program padat karya tunai di antaranya dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat di 33 provinsi, Direktorat Jenderal Perkeretaapian di 10 provinsi, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di 29 provinsi, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) di 13 provinsi.
“Banyak saudara yang tidak berkesempatan bekerja, ini hampir seluruh provinsi Kemenhub lakukan program padat karya tunai untuk penyerapan tenaga kerja. Saya dengan eselon I-II, hingga IV rapat terus melalui video conference sehingga koordinasi apa yang kita lakukan menuju ke tempat-tempat kita yang kita harapkan, sampai ke mereka yang membutuhkan,” terangnya.
