(Berita Daerah \u2013 Papua) Seusai Rapat Koordinasi dengan Menteri Perindustrian Salah Husin di Kantor BKPM Jakarta. Senin (2\/3).\u00a0 Membahas mengenai kesepakatan BKPM dan Kemenperin dalam mendorong investasi di Papua sebagaimana arahan Presiden RI untuk pengembangan kawasan timur Indonesia.<\/p>\n
Kepala BKPM Franky Sibarani mengatakan BKPM dan Kementerian Perindustrian akan mensinergikan kebijakan-kebijakan terkait industri padat karya, industri gula, industri garam, serta mendorong investasi di wilayah Papua.<\/p>\n
Terkait industri gula, Kepala BKPM menuturkan bahwa Pemerintah Pusat saat ini telah sepakat untuk menghentikan pemberian izin industri gula dalam rangka\u00a0mendukung tumbuhnya investasi dan industri gula terintegrasi di dalam negeri. Sebagaimana yang disyaratkan dalam Perpres No.39 tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di bidang Penanaman Modal, industri gula dapat didirikan dengan persyaratan membangun perkebunan tebu milik sendiri. UU No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan juga telah mensyaratkan setiap unit Pengolahan Hasil Perkebunan tertentu yang berbahan baku impor wajib membangun kebun.<\/p>\n