(Vibizmedia \u2013 Nasional) Atasi masalah tumpang tindih antara aturan pusat dengan daerah, Pengurus Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) memberikan masukan kepada Presiden Joko Widodo mengenai sinkronisasi pembangunan daerah.<\/p>\n
Sekretariat Jenderal (Sekjen) ADKASI Agus Solihin mengatakan bahwa dana desa masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di rekening Kas Desa namun pembagiannya tidak sesuai.<\/p>\n
Desa tidak mendapatkan dana sesuai aturan karena kepala daerahnya tidak menyukai desa tertentu. Sebagai contoh adanya Peraturan Bupati (Perbup) yang menjadikan daerah yang dia tidak sukai atau desa yang tidak ia sukai meskipun jatahnya Rp 1 miliar per desa sesuai janji pemerintah pusat ternyata dikurangi sebaliknya ada desa yang ditinggikan.<\/p>\n
ADKASI meminta agar diselaraskan tentang regulasi-regulasi tersebut demikian juga Dana Alokasi Khusus (DAK) yang mengalami efisiensi yang 10%. ADKASI berharap agar efisiensi yang berdasarkan surat edaran tersebut tidak berhenti ditengah jalan tapi dilakukan perubahan.<\/p>\n
Perubahan karena di APBD sudah kita masukkan, ada lelang, ada proyek, kemudian ada efisiensi itu, kami berharap efisiensi ini tidak hanya pada proyek fisik karena ini bersentuhan langsung dengan masyarakat.<\/p>\n
Selain itu, Undang-Undang Pemilikan Gubernur, Bupati, dan Wali kota atau UU Pilkada, yang di dalamnya memuat ketentuan\u00a0 anggota dewan harus mundur dari jabatannya jika ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah.<\/p>\n
Sekjen ADKASI Agus Solihin mengatakan bahwa dalam pertemuan tadi itu tidak ada pembahasan mengenai hal tersebut, ADKASI menyerahkan sepenuhnya kewenangan pada pemerintah pusat dan menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi, ungkapnya, Kamis (9\/6).<\/p>\n
\n
Journalist : Rully (Vibizmedia \u2013 Nasional) Atasi masalah tumpang tindih antara aturan pusat dengan daerah, Pengurus Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) memberikan masukan kepada Presiden Joko Widodo mengenai sinkronisasi pembangunan daerah. Sekretariat Jenderal (Sekjen) ADKASI Agus Solihin mengatakan bahwa dana desa masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di rekening Kas Desa namun pembagiannya tidak […]<\/p>\n","protected":false},"author":10,"featured_media":101893,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[188],"tags":[9261],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\n\n\n\t\n\t\n\t\n
\nEditor \u00a0 \u00a0\u00a0 : Mark Sinambela<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"