(Vibizmedia \u2013 Nasional) Tahun 2017 mendatang, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan 60% program penanganan jalan antar wilayah untuk penanganan wilayah Timur Indonesia yang meliputi Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.<\/p>\n
Dalam rapat kerja membahas Rencana Kerja Pemerintah bersama Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Direktur Jenderal Bina Marga tahun anggaran 2017 Bina Marga Kementerian PUPR Hediyanto W. Husaeni mengatakan bahwa pembangunan jalan tersebut akan difokuskan pada pemenuhan rencana strategi Kementerian PUPR sesuai direktif Presiden mengenai perbatasan dan Trans Papua.<\/p>\n
Hediyanto sampaikan bahwa perbatasan tersebut mencakup pembangunan jalan dan jembatan di perbatasan RI \u2013 Malaysia, sedangkan di Papua, pembangunan jalan Trans Papua yang meliputi Wamena \u2013 Hatema \u2013 Kenyam \u2013 Batas Mamugu serta tambahan jalur di Manokwari \u2013 Maruni, ungkapnya Rabu (27\/7).<\/p>\n
Dalam upaya pembangunan jalan tersebut, pemerintah melalui Bina Marga telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 42,14 triliun di tahun 2017. Anggaran tersebut terbagi atas alokasi preservasi jalan sebesar Rp 18,78 triliun, alokasi preservasi jembatan Rp 3,97 triliun, alokasi pembangunan jalan sebesar Rp 6,12 triliun, alokasi pembangunan jembatan sebesar Rp 3,68 triliun, pembangunan underpass\/terowongan\/flyover sebesar Rp 973,5 miliar.<\/p>\n
Ditambah pembangunan jalan bebas hambatan sebesar Rp 2,5 triliun, dukungan jalan daerah sebesar Rp 36 miliar dan sisanya untuk non fisik sebesar Rp 5,99 triliun, ungkap Hediyanto.<\/p>\n
Journalist : Rully (Vibizmedia \u2013 Nasional) Tahun 2017 mendatang, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan 60% program penanganan jalan antar wilayah untuk penanganan wilayah Timur Indonesia yang meliputi Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. Dalam rapat kerja membahas Rencana Kerja Pemerintah bersama Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, […]<\/p>\n","protected":false},"author":10,"featured_media":88751,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[188],"tags":[10193,3871],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\n\n\n\t\n\t\n\t\n
\nEditor \u00a0 \u00a0\u00a0 : Mark Sinambela<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"