{"id":120531,"date":"2016-09-09T12:43:40","date_gmt":"2016-09-09T05:43:40","guid":{"rendered":"http:\/\/vibizmedia.com\/?p=120531"},"modified":"2016-09-09T13:48:20","modified_gmt":"2016-09-09T06:48:20","slug":"dari-negara-berkembang-menjadi-negara-maju-inilah-yang-perlu-dilakukan-pemerintah","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.vibizmedia.com\/index.php\/2016\/09\/09\/dari-negara-berkembang-menjadi-negara-maju-inilah-yang-perlu-dilakukan-pemerintah\/","title":{"rendered":"Dari Negara Berkembang Menjadi Negara Maju, Inilah Yang Perlu dilakukan Pemerintah"},"content":{"rendered":"

(Vibizmedia \u2013 Nasional) Untuk mewujudkan Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju, pemerintah harus dapat memenuhi seluruh kebutuhan rumah untuk masyarakat dan tidak ada kawasan kumuh.<\/p>\n

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Maurin Sitorus mengatakan bahwa kedepannya Indonesia dapat menjadi negara maju dengan syarat terpenuhinya kebutuhan rumah untuk masyarakat dan tidak ada kawasan kumuh.<\/p>\n

Maurin sampaikan bahwa untuk mewujudkan impian tersebut, sekalipun tidak mudah, pemerintah harus dapat mengurangi backlog perumahan yang saat ini mencapai 11 juta unit, dengan kebutuhan perumahan pertahun akibat penambahan penduduk maupun urbanisasi mencapai sekitar 800.000 \u2013 900.000 unit.<\/p>\n

Sebagai upaya pemenuhan kebutuhan rumah tersebut, pemerintah melalui kementerian PUPR memiliki beberapa program bantuan mulai dari bantuan pembiayaan perumahan dengan memberikan suku bunga 5% flat selama masa cicilan sampai dengan 20 tahun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).<\/p>\n

Selain itu, pemberian bantuan uang muka perumahan dan pembangunan rumah khusus bagi nelayan dan juga perumahan di daerah perbatasan serta bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) bagi pengembang, ungkap Maurin, Kamis (8\/9).<\/p>\n

Selain bantuan kepada MBR, pemerintah juga memberikan bantuan kepada pengembang seperti yang ada dalam paket kebijakan ekonomi XIII tentang Penyederhanaan Perizinan dari 33 tahapan menjadi 11 tahapan. Selain itu, dari pengurusan selama 700-900 hari menjadi 44 hari serta adanya kepastian biaya untuk membantu pengembang membangun MBR.<\/p>\n

Untuk mempercepat pencapaian program sejuta rumah ini, kementerian PUPR mengajak semua pemangku kepentingan bidang perumahan (pengembang, perbankan, pemerintah daerah dan lainnya) bersinergi dengan pemerintah pusat.<\/p>\n

\n

\n

Journalist : Rully
\nEditor \u00a0 \u00a0\u00a0 : Mark Sinambela<\/em><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

(Vibizmedia \u2013 Nasional) Untuk mewujudkan Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju, pemerintah harus dapat memenuhi seluruh kebutuhan rumah untuk masyarakat dan tidak ada kawasan kumuh. Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Maurin Sitorus mengatakan bahwa kedepannya Indonesia dapat menjadi negara maju dengan syarat terpenuhinya kebutuhan rumah untuk masyarakat dan […]<\/p>\n","protected":false},"author":10,"featured_media":73825,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[188],"tags":[11185,4809],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\n\n\n\t\n\t\n\t\n