(Vibizmedia \u2013 Nasional) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo telah menandatangani Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 74 Tahun 2016 tentang cuti terhitung hari pertama kampanye pada 24 Oktober 2016 hingga Februari 2017.<\/p>\n
Hal ini dilakukan berhubung banyaknya pejabat kepala daerah seperti Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota definitif yang ikut kembali dalam Pilkada serentak 2017.<\/p>\n
Tjahjo sampaikan bahwa terdapat lima tugas pokok Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah yang akan menggantikan posisi sementara petahana yang ikut pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yaitu mengawal dan menyukseskan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2017, menangani proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2017.<\/p>\n
Selanjutnya menata organisasi perangkat daerah dan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK)<\/span> sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan pengisian personel sesuai SOTK serta melaksanakan tugas pemerintahan sehari-hari.<\/p>\n Tugas-tugas strategis lainnya adalah konsultasi, melaporkan dan meminta persetujuan Mendagri untuk melakukan pengendalian, ungkap Mendagri Tjahjo, Jumat kemarin (7\/10).<\/span><\/p>\n Pilkada serentak 2017 yang akan digelar di 101 daerah yang terdiri atas tujuh provinsi dan 94 kabupaten\/kota ini, bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah petahana yang akan maju untuk periode kedua, diwajibkan cuti selama masa kampanye yang akan berlangsung sejak bulan Oktober ini sampai dengan Febuari mendatang.<\/span><\/p>\n Dalam pelaksanaan penandatanganan APBN tahun anggaran 2017 dapat dilakukan oleh Plt kepala daerah tersebut, ungkap Tjahjo.<\/span><\/p>\n \n Journalist : Rully (Vibizmedia \u2013 Nasional) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo telah menandatangani Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 74 Tahun 2016 tentang cuti terhitung hari pertama kampanye pada 24 Oktober 2016 hingga Februari 2017. Hal ini dilakukan berhubung banyaknya pejabat kepala daerah seperti Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota definitif yang ikut […]<\/p>\n","protected":false},"author":10,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[188,8873],"tags":[11663,10471],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\t\n
\nEditor \u00a0 \u00a0\u00a0 : Mark Sinambela<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"