Di Indonesia saat ini sedang diaktifkan penggunaan e- government,<\/i> sebagai perbandingan tulisan ini mencoba mengulas bagaimana pelayanan e-government<\/i> di Eropa. Penduduk Eropa saat ini, hanya 40 persen yang mengakses pelayanan pemerintah secara online<\/i>. Pemimpin-pemimpin sektor publik di Eropa perlu meningkatkan jumlah yang mengakses pelayanan pemerintah secara online dengan menerapkan strategi yang menciptakan digital platforms<\/i> yang menarik.<\/p>\n
Mc Kinsey pernah melakukan penelitian bila pemerintahan diseluruh dunia melakukan digitalisasi pelayanannya maka akan terjadi penghematan sebanyak 1 triliun dolar Amerika setahunnya melalui perbaikan kinerja operasional. Bagi pemerintah sendiri, seperti di Indonesia meyakini sejak lama bahwa pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan melalui investasi di infrastruktur seperti jalan, listrik, dan pembangunan fisik lainnya. Namun hanya sedikit yang menyadari bahwa investasi di applikasi, websites, saluran-saluran digital yang menghubungkan masyarakat dengan layanan pemerintah dapat menghasilkan timbal balik ekonomi yang sama. Sebagai contoh perusahaan baru akan dapat dengan cepat didirikan melalui sistem PTSP BKPM yang segera akan menjadi online<\/i> sistem dan hal ini menghemat biaya transaksi.<\/p>\n
Di Eropa, dari studi European Commission, <\/i>ditemukan bahwa 13 persen pengguna internet di Eropa potensi untuk melakukan \u201ce-government dropouts.\u201d <\/i>Mereka sudah menggunakan channel online<\/i> dari pemerintah tapi ingin menggunakan jalur lain karena pelayanan yang buruk. Studi ini menyebutkan bahwa sekarang ini penduduk Eropa tinggal 40 persen yang menggunakan\u00a0 e-government<\/i> . Jadi banyak negara, seperti di Eropa menggunakan online platforms <\/i>yang\u00a0 sudah dikembangkan dengan canggih namun masih berjuang untuk menciptakan daya tarik agar digital channel<\/i> ini digunakan secara luas oleh masyarakat.<\/p>\n