(Vibizmedia-Nasional) Dengan pertimbangan berdasarkan Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dapat dilakukan penundaan dan\/atau pemotongan dalam hal daerah menunggak membayar iuran yang diwajibkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pada 4 Desember 2017, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 183\/PMK.07\/2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah Melalui Pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan\/atau Dana Bagi Hasil (DBH).<\/p>\n
Disebutkan dalam PMK ini, pemotongan DAU dan\/atau DBH dilakukan terhadap Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupatan\/Kota) yang mempunyai Tunggakan, yang telah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun, yang sudah dilakukan upaya penagihan secara optimal oleh BPJS Kesehatan.<\/p>\n
\u201cPemotongan DAU dan\/atau DBH diperhitungkan sebagai penyelesaian Tunggakan,\u201d bunyi Pasal 2 ayat (3) PMK ini.<\/p>\n
Sebelum dilakukan pemotongan dimaksud, menurut PMK ini, BPJS Kesehatan akan melakukan rekonsiliasi dengan Pemerintah Daerah untuk menentukan besaran Tunggakan berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki oleh masing-masing pihak.<\/p>\n
Dalam hal Pemerintah Daerah tidak bersedia melakukan rekonsiliasi, dan\/atau tidak menyepakati sebagian atau seluruh jumlah Tunggakan, maka BPJS Kesehatan dapat meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit atas besaran Tunggakan Pemerintah Daerah.<\/p>\n
Selanjutnya, berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud, Direktur Utama BPJS Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk, menetapkan besaran Tunggakan masing-masing Pemerintah Daerah. Selain itu, berdasarkan penetapan besaran Tunggakan sebagaimana dimaksud, Direktur Utama BPJS Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan surat permintaan pemotongan DAU dan\/atau DBH sebagai penyelesaian Tunggakan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.<\/p>\n
Berdasarkan surat permintaan sebagaimana dimaksud, menurut PMK ini, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan perhitungan besaran dan tahapan pemotongan DAU\/atau DBH, yang dilakukan dengan mempertimbangkan besarnya permintaan pemotongan, besarnya penyaluran, sanksi pemotongan dan\/atau penundaan lainnya, serta Kapasitas Fiskal Daerah yang bersangkutan.<\/p>\n
Selanjutnya, hasil perhitungan sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.<\/p>\n
\u201cBerdasarkan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud, Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Transfer Dana Perimbangan melaksanakan pemotongan DAU dan\/ atau DBH, dilaksanakan pada saat proses penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar penyaluran DAU dan\/atau DBH,\u201d bunyi Pasal 7 ayat (1,2) PMK ini.<\/p>\n
Dana hasil pemotongan DAU dan\/atau DBH untuk penyelesaian Tunggakan, menurut PMK ini, dicatat dengan menggunakan kode akun Penerimaan Nonanggaran, yang merupakan komponen penerimaan Dana Perhitungan Pihak Ketiga sebagai bagian dari iuran Pemerintah Daerah.<\/p>\n
\u201cPeraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, \u201c bunyi Pasal 10 PMK Nomor: 183\/PMK.07\/2017, yang diundangkan oleh Dirjen Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Widodo Ekatjahjana pada 4 Desember 2017 itu.<\/p>\n
Panda\/Journalist\/VM
\nEditor : Agustinus
\nImage : Menkeu<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
(Vibizmedia-Nasional) Dengan pertimbangan berdasarkan Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dapat dilakukan penundaan dan\/atau pemotongan dalam hal daerah menunggak membayar iuran yang diwajibkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pada 4 Desember 2017, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 183\/PMK.07\/2017 tentang […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":164175,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[188,34,210,192],"tags":[14127],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\n\n\t\n\t\n\t\n