{"id":197487,"date":"2018-12-11T10:38:48","date_gmt":"2018-12-11T03:38:48","guid":{"rendered":"http:\/\/vibizmedia.com\/?p=197487"},"modified":"2018-12-11T15:05:14","modified_gmt":"2018-12-11T08:05:14","slug":"tumpang-tindih-pemanfaatan-lahan-pemerintah-luncurkan-kebijakan-satu-peta-nasional","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.vibizmedia.com\/index.php\/2018\/12\/11\/tumpang-tindih-pemanfaatan-lahan-pemerintah-luncurkan-kebijakan-satu-peta-nasional\/","title":{"rendered":"Tumpang Tindih Pemanfaatan Lahan, Pemerintah Luncurkan Kebijakan Satu Peta Nasional"},"content":{"rendered":"

(Vibizmedia-Jakarta) Atasi masalah tumpang tindih pemanfaatan lahan, pemerintah meluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta Nasional yang dapat diakses publik. <\/span><\/p>\n

Presiden Joko Widodo menyebutkan dengan banyaknya pembangunan infratruktur di berbagai daerah, dirinya semakin sadar di Indonesia terlalu banyak tumpang tindih pemanfaatan lahan. <\/span><\/p>\n

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional dan percepatannya dimuat di dalam Perpres Nomor 9 Tahun 2016. Melalui Perpres ini, kementerian\/lembaga akan menyiapkan peta tematik skala 1:50.000 sesuai rencana aksi masing-masing dengan batas akhir tahun 2019, yang koordinir oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai Ketua Pelaksana.<\/span><\/p>\n

Ia mencontohkan di Kalimantan 19,3% wilayah disana, masih ada tumpang tindih pemanfaatan lahan, ungkap Presiden saat Peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta dan Buku Kemajuan Infrastruktur Nasional \u00a0Tahun 2018 di Ruang Birawa, Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (11\/12).<\/span><\/p>\n

Adanya penyatuan peta merupakan kemajuan. Ada 83 peta dari 85 peta tematik sudah diintegrasikan dan dikompilasi.<\/span>
\n<\/span><\/p>\n

Kebijakan Satu Peta nasional (One Map Policy) ini merupakan bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi VIII yang menjadi prioritas pemerintah yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standard, satu basis data dan satu geoportal untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan nasional.<\/span><\/p>\n

Informasi geospasial ini, diproduksi oleh sebagian besar kementerian\/lembaga untuk keperluan agendanya masing-masing. Masalahnya adalah peta tematik tersebut disusun berdasarkan skala yang berbeda-beda dan tidak menggunakan referensi tunggal sehingga sulit digunakan sebagai acuan.<\/span><\/p>\n

Dengan Kebijakan Satu Peta akan mempermudah dan mempercepat penyelesaian konflik tumpang tindih pemanfaatan ruang dan penggunaan lahan serta batas daerah di seluruh Indonesia. <\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

Journalist: Rully<\/p>\n

Editor: Mark Sinambela<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

(Vibizmedia-Jakarta) Atasi masalah tumpang tindih pemanfaatan lahan, pemerintah meluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta Nasional yang dapat diakses publik. Presiden Joko Widodo menyebutkan dengan banyaknya pembangunan infratruktur di berbagai daerah, dirinya semakin sadar di Indonesia terlalu banyak tumpang tindih pemanfaatan lahan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional dan percepatannya dimuat […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":197493,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[188,8873],"tags":[],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\n\n\t\n\t\n\t\n