{"id":200299,"date":"2019-01-18T16:18:43","date_gmt":"2019-01-18T09:18:43","guid":{"rendered":"http:\/\/vibizmedia.com\/?p=200299"},"modified":"2019-01-18T16:18:43","modified_gmt":"2019-01-18T09:18:43","slug":"tanggapan-menkeu-terhadap-kekuatiran-pelaku-e-commerce","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.vibizmedia.com\/index.php\/2019\/01\/18\/tanggapan-menkeu-terhadap-kekuatiran-pelaku-e-commerce\/","title":{"rendered":"Tanggapan Menkeu Terhadap Kekuatiran Pelaku E-Commerce"},"content":{"rendered":"

(Vibizmedia \u2013 Economy & Business) \u2013 Terbitnya PMK Nomor 210\/PMK.010\/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik, ternyata menuai beragam reaksi para pelaku usaha online yang mengira bahwa transaksi online akan dikenakan pajak. Dilansir dari Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menanggapi beragam reaksi tersebut dengan mengatakan:<\/p>\n

Pertama, penegasan bahwa PMK tersebut bukanlah untuk memungut pajak online, namun hanya hanya terkait dengan tata caranya saja. Menurut Menkeu, tidak ada keharusan untuk menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maupun Nomor Induk Kependudukan (NIK).<\/p>\n

Kedua, penting bagi Pemerintah untuk memahami apa yang terjadi dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Menkeu pun mengingatkan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak hanya sekedar memungut pajak, tetapi juga memberikan fasilitas pajak dan berbagai insentif kepada dunia usaha.<\/p>\n

Ketiga, Kemenkeu akan berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terkait penyampaian informasi sehingga tidak akan menambah beban marketplace.\u00a0<\/em><\/p>\n

\u201cBentuk penyampaian informasinya pun akan kita upayakan sesimpel dan seringan mungkin yang memang sudah ada di bisnis modelnya sehingga mereka tidak perlu ada effort khusus untuk menyampaikan informasi tersebut,\u201d jelas Menkeu.<\/p>\n

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi e-commerce Indonesia (idEA), Ignatius Untung mengapresiasi Kemenkeu yang telah merespons keluhan pengusaha dengan baik, di mana para ibu rumah tangga, mahasiswa, bahkan murid-murid yang ingin melakukan bisnis melalui platform tidak harus melakukan penyerahan NPWP atupun NIK. Menurutnya, Kemenkeu mempunyai spirit yang sama dengan idEA dalam mengembangkan e-commerce.<\/p>\n

\n

 <\/p>\n

Belinda Kosasih\/ Partner of Banking Business Services\/Vibiz Consulting Group<\/em><\/p>\n

Editor : Asido Situmorang<\/em><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

(Vibizmedia \u2013 Economy & Business) \u2013 Terbitnya PMK Nomor 210\/PMK.010\/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik, ternyata menuai beragam reaksi para pelaku usaha online yang mengira bahwa transaksi online akan dikenakan pajak. Dilansir dari Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menanggapi beragam reaksi tersebut dengan mengatakan: Pertama, penegasan bahwa PMK […]<\/p>\n","protected":false},"author":101025,"featured_media":200303,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[22],"tags":[16705],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\n\n\t\n\t\n\t\n