{"id":211083,"date":"2019-08-06T18:55:04","date_gmt":"2019-08-06T11:55:04","guid":{"rendered":"http:\/\/vibizmedia.com\/?p=211083"},"modified":"2019-08-06T18:55:04","modified_gmt":"2019-08-06T11:55:04","slug":"agar-indonesia-lepas-dari-middle-income-trap-asn-agar-melibatkan-swasta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.vibizmedia.com\/index.php\/2019\/08\/06\/agar-indonesia-lepas-dari-middle-income-trap-asn-agar-melibatkan-swasta\/","title":{"rendered":"Agar Indonesia Lepas Dari Middle Income Trap ASN Agar Melibatkan Swasta"},"content":{"rendered":"

(Vibizmedia \u2013 National) \u2013 Sesuai dengan kebijakan Presiden Jokowi bahwa pembangunan infrastruktur menjadi prioritas saat ini untuk membangun Indonesia menjadi negara maju \u00a0dan tentunya jika pembangunan infrastruktur berkembang maka \u00a0akan menarik minat investor. Jika anggaran untuk membangun infrastruktur tidak boleh hanya mengandalkan negara, pihak swasta perlu dilibatkan.<\/p>\n

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) umumnya dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mampu menarik partisipasi sektor swasta dalam mempercepat pembangunan infrastruktur. Strategi ini diperlukan agar Indonesia dapat terlepas dari middle income trap (jebakan negara berpenghasilan menengah). Hal ini disampaikan Menkeu pada acara Rapat Koordinasi JPT Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Wikasatrian, Bogor, Selasa (06\/08).<\/p>\n

Selain karena keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur, prospek keterlibatan swasta atau yang dikenal dengan kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) masih sangat besar. Oleh karena itu, dengan kondisi ekonomi yang kondusif saat ini, Indonesia harus mampu mengoptimalkannya untuk menarik pihak swasta baik dari dalam maupun luar negeri dalam membiayai\/berinvestasi pembangunan infrastruktur, demikian dilansir dari Kementerian Keuangan.<\/p>\n

\u201cKemampuan kita untuk menarik resources (yang berlimpah) dari swasta baik domestik maupun dari luar menjadi penting,\u201d kata Menkeu. Lebih lanjut, saat ini Indonesia secara memiliki persyaratan Indonesia sebagai middle income country<\/em> dengan pertumbuhan (ekonominya) di atas 5%, ekonominya stabil, dan kebutuhan infrastrukturnya besar itu menjadi daya tarik\u00a0 yang luar biasa bagi seluruh dunia. Mereka ingin masuk ke Indonesia,\u201d kata Menkeu.<\/p>\n

Namun demikian, Menkeu mengingatkan bahwa modal kondisi ekonomi tersebut tidak akan banyak berguna bila pemerintah gagal memberikan framework kebijakan dan menyediakan lingkungan bisnis yang kondusif bagi para investor. Reputasi pemerintah menjadi kunci kepercayaan menarik capital inflow (aliran modal masuk).<\/p>\n

\u201cIni masalah kepercayaan. Kalau Indonesia dianggap bisa menarik private sectors reputasi Indonesia akan makin tinggi (dan) makin menarik (lebih banyak) investor. Salah satu yang bisa menurunkan current account deficit adalah capital inflow (salah satunya melalui proyek pembangunan infrastruktur),\u201d tambahnya.<\/p>\n

Selanjutnya, Menkeu berpesan agar para ASN Kementerian PUPR mampu berpikir inovatif, kreatif dan out of the box dalam melakukan terobosan-terobosan agar mampu menarik para investor swasta tersebut. Namun demikian, Menkeu menekankan agar semua hal tersebut harus tetap dalam koridor good governance dan peraturan yang berlaku. Jangan sampai terjadi tindakan fraud yang dapat mencederai reputasi Indonesia dan berakibat pada terhambatnya pembangunan di Indonesia.<\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

Belinda Kosasih\/ Partner of Banking Business Services\/Vibiz Consulting <\/em><\/p>\n

Editor : Asido Situmorang<\/em><\/p>\n

 <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

(Vibizmedia \u2013 National) \u2013 Sesuai dengan kebijakan Presiden Jokowi bahwa pembangunan infrastruktur menjadi prioritas saat ini untuk membangun Indonesia menjadi negara maju \u00a0dan tentunya jika pembangunan infrastruktur berkembang maka \u00a0akan menarik minat investor. Jika anggaran untuk membangun infrastruktur tidak boleh hanya mengandalkan negara, pihak swasta perlu dilibatkan. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan agar […]<\/p>\n","protected":false},"author":101025,"featured_media":211085,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[22,1355],"tags":[17907,17905],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\n\n\t\n\t\n\t\n