Tidak kalah ramainya juga transaksi informal commerce<\/em> yang dilakukan melalui sosial media atau komunitas online dengan menggunakan sarana transaksi informal seperti jual-beli menggunakan WhatsApp dan Facebook.<\/p>\n McKinsey memperkirakan bahwa pertumbuhan digital economy<\/em> di Indonesia bisa menjadi pendorong ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ini tidak terlepas dari tingginya pengguna smartphone<\/em>, dilaporkan bahwa 75% transaksi online menggunakan smartphone<\/em>, lebih tinggi dibanding Malaysia (62%) dan Amerika Serikat (39%). Jumlah para penjual untuk transaksi online belakangan ini bertumbuh hampir dua kali lipat tiap tahunnya, mencapai 4,5 juta penjual online, dimana 99% diantaranya adalah pengusaha mikro dan sekitar setengahnya adalah murni jualan online tanpa memiliki toko secara phisik.<\/p>\n Perdagangan e-commerce<\/em> terus bertumbuh di Indonesia bahkan diperkirakan akan tumbuh delapan kali lipat dari periode 2017 ke 2022, dimana pembelanjaan melalui e-tailing<\/em> akan tumbuh dari USD 5 miliar menjadi USD 425 miliar. Sementara pembelanjaan melalui social commerce<\/em> diperkirakan akan tumbuh dari USD 3 miliar menjadi USD 15-25 miliar. Sehingga digital economy bakal menjadi salah satu pilar kekuatan ekonomi Indonesia.<\/p>\n Menurut Fadjar Ari Dewanto – Editor In Chief Vibiz Media Network, pertumbuhan digital ekonomi ini tidak terlepas dari hadirnya startup<\/em> di bidang e-commerce<\/em>. Indonesia memiliki 4 startup unicorn<\/em> dengan valuasi USD 21,5 miliar.\u00a0Bisa dipastikan bahwa Indonesia mencapai inflection point<\/em> dengan pertumbuhan yang dramatis dan akan semakin besar dalam kontribusinya kepada perekonomian Indonesia<\/a>. Regulasi yang menstimulate pertumbuhannya dengan interlink<\/em> kepada bank harus segera disiapkan untuk menghadapi hal ini.<\/p>\n Bukan Disruption Economy, Tapi Peluang<\/strong><\/p>\n Perkembangan digital ekonomi di Indonesia adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari, hal ini merupakan fakta dan tantangan yang harus kita akan hadapi ke depan bagi bank sentral sekali pengendali moneter. Destry Damayanti berpandangan bahwa sekalipun sudah stabil sepertinya diganggu jadi disruption<\/em>, \u00a0namun Destry menekankan bahwa hal ini justru suatu peluang, contoh peluang adalah membantu perkembangan UMKM, juga meningkatnya akses keuangan dengan adanya fintech<\/em>\u00a0 dan perkembangan financial tehnologi ini.<\/p>\n Indonesia adalah negara yang besar dan terdiri dari pulau-pulau yang sangat terpencar, masyarakat \u00a0tersebar dimana-mana sehingga tidak mungkin juga bank harus tersebar di mana-mana, atau buka ATM di semua wilayah\u00a0 Indonesia. Padahal kalau kita bicara UUD 45 seluruh warga negara mempunyai hak yang sama, termasuk\u00a0 hak terhadap\u00a0 akses keuangan,\u00a0 telah lama hal ini menjadi permasalahan bagi Indonesia, namun dengan kemajuan tehnologi telekomunikasi\u00a0 maka mulai juga ada \u00a0akses keuangan atau financial inclusion<\/em> bagi masyarakat bawah akibat kerjasama antara dunia perbankan dengan \u00a0telekomunikasi.<\/p>\n Awal perkembangan branchless banking<\/em> di Indonesia adalah dengan sms, lalu berkembang menjadi transaksi mobile, dimana prosedur mobile banking semula cukup panjang berkembang semakin mudah hanya dengan tapping<\/em> saja. Kemudahan ini semakin memperluas akses masyarakat pada sistem pembayaran, sehingga Bank Indonesia terus\u00a0 mengantisipasi \u00a0perkembangan era keuangan digital \u00a0seperti\u00a0 ini.<\/p>\n Demikian juga dunia perbankan perlu mengantisipasi perkembangan ini, dimana ada bisnis model yang tergerus dengan transaksi\u00a0 fintech<\/em>,\u00a0 misalnya customer service<\/em> tidak perlu sebanyak dulu lagi, \u00a0orang lebih suka melakukan transaksi melalui telepon atau\u00a0 mobile banking<\/em>.<\/p>\n Keuntungan bagi Indonesia dalam menghadapi perkembangan ini, biasanya fenomena-fenomena ini sudah berkembang terlebih dahulu di China sehingga menjadi contoh bagi kita. Di China perkembangan digital economy<\/em> 10 tahun terakhir sangatlah pesat, sehingga \u00a0terjadi financial dinstruption<\/em>, awalnya\u00a0 dibiarkan terus berkembang dan tidak masuk kontrol bank sentral, akibatnya timbullah masalah shadow banking. Sekarang\u00a0 China sadar bahwa business model<\/em> ini harus bisa link<\/em> ke bank sehingga bank sentral bisa memonitor perkembangan transaksinya.<\/p>\n Yang sedang dilakukan Bank Indonesia, bagaimana terus memonitor arah sistem pembayaran yang sudah berubah dari konvensional \u00a0ke arah non konvensional, dari cash<\/em> \u00a0sudah berubah ke non cash<\/em>, pelakunya yang tadinya hanya bank\u00a0 sekarang banyak non bank. Apalagi bila pelaku pembayaran adalah sesama\u00a0 non bank, hal ini semakin tidak termonitor apabila bank sentral hanya\u00a0 banknya bank. Perlu di antisipasi, sehingga BI mengembangkan road map untuk\u00a0 Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) \u00a02019-2025, diamana visi SPI 2025 adalah :<\/p>\n![\"\"](\"http:\/\/vibizmedia.com\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/Internet-Economy.jpeg\")
<\/a>Lihat juga :\u00a0Ngobrol Bareng Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti: Peranan BI Di Tengah Situasi Global (Part 1\/5)<\/a><\/em><\/h6>\n
\n