(Vibizmedia-Nasional) Pemerintah menata kembali tumpang tindih aturan yang mempengaruhi perizinan investasi di Indonesia.<\/p>\n
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan Indonesia saat ini, sudah terlalu banyak peraturan dan justru peraturan tersebut menyandera Indonesia di berbagai bidang.<\/p>\n
Ada 3 soal latar belakang penataan regulasi karena banyak regulasi tumpang tindih menghambat iklim investasi dan kemudahan berusaha di Indonesia, ungkapnya Yasonna saat memberi pemaparan dalam Rakornas dengan Forkopimda di SICC, Sentul, Bogor, Rabu (13\/11).<\/p>\n
Untuk itu, langkah pemerintah mengeluarkan Omnibus Law yang dapat mempermudah tumpang tindihnya regulasi tersebut. Ia berharap dengan adanya Omnibus Law tersebut, aturan perizinan menjadi lebih mudah.<\/p>\n
Kita harapkan menjadi saya mengatakan sapu jagat, bisa menyangkut regulasi, tentang tenaga kerja, tentang investasi, tentang badan usaha, tentang perizinan, pertanahan, kalau ada yang macam-macam menghambat peraturan di kementerian perhutanan pertanahan, perkebunan atau Undang-undang lingkungan hidup kita bereskan, ungkapnya.<\/p>\n
Sementara terkait aparat penegak hukum dan pemerintah daerah yang selalu mempersulit. Yasonna tegaskan perizinan digunakan untuk menekan pihak pengusaha.<\/p>\n
Ini semua soal perizinan, persyaratan bermacam-macam, kita suka membuat persyaratan bermacam macam karena menyangkut kewenangan. Tadi pak presiden sudah menyampaikan secara tidak langsung pada bagian akhirnya supaya aparat penegak hukum membantu bukan mempersulit. Jadi kadang administratif law dibuat jadi kriminal, jelasnya.<\/p>\n
Karena itu, Yasonna memastikan ke depannya omnibus law juga akan mengatur soal administratif law. Dia berharap penegak hukum tidak menghambat investasi pengusaha.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
(Vibizmedia-Nasional) Pemerintah menata kembali tumpang tindih aturan yang mempengaruhi perizinan investasi di Indonesia. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan Indonesia saat ini, sudah terlalu banyak peraturan dan justru peraturan tersebut menyandera Indonesia di berbagai bidang. Ada 3 soal latar belakang penataan regulasi karena banyak regulasi tumpang tindih menghambat iklim investasi dan kemudahan berusaha di […]<\/p>\n","protected":false},"author":10,"featured_media":216031,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[188,8873],"tags":[18625,18623,5111],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\n\n\n\t\n\t\n\t\n