(Vibizmedia\u2013 Nasional) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto pada acara Sosialisasi Sustainable Development Goals (SDGs) dan Rapat Koordinasi Teknis Sensus Penduduk 2020 (SP2020) Selasa (26\/11) di Jakarta, mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo pada tahun 2016, yakni salah satu penyebab tidak optimalnya pelaksanaan kebijakan pemerintah karena adanya kesimpangsiuran dari berbagai kementerian dan lembaga.<\/p>\n
“Tahun 2020 mendatang Indonesia akan melakukan SP2020 ke-7 kalinya. Data penduduk ini menjadi dasar untuk melakukan perencanaan di semua bidang\u201d, kata Suhariyanto. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesimpangsiuran data.<\/p>\n
Ada tiga metode sensus yang direkomendasikan PBB tahun 2020, pertama metode tradisional, yaitu ada petugas sensus datang ke setiap rumah dan mencatat menggunakan kuesioner. Kedua metode kombinasi, petugas sudah memiliki data, registrasi yang bagus, dan dijadikan sebagai basis kemudian dilengkapi dengan sampel survey. Ketiga, metode registrasi yaitu tidak akan lagi kunjungan ke rumah, semua berbasis registrasi.<\/p>\n
Suharoyanto menargetkan dalam 10 tahun ke depan semua bisa pindah ke metode berbasis registrasi yang lebih menghemat anggaran juga tenaga.<\/p>\n
Pada 2020 ini menuju 2030, Indonesia akan menggunakan metode kombinasi data registrasi yang digunakan dari Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Yang akan dicakup pada SP 2020 antara lain Warga Negara Indonesia (WNI); Warga Negara Asing (WNA) yang telah dan akan tinggal di Indonesia selama satu tahun ke depan; serta seluruh wilayah Indonesia akan dicakup termasuk perwakilan Republik Indonesia yang berada di luar negeri.<\/p>\n
SP2020 akan dilakukan serentak pada 15 Februari-31 Maret 2020 dan BPS akan meminta partisipasi dari seluruh penduduk Indonesia untuk melakukan SP2020 secara online. “Mereka bisa mengupdate diri mereka sendiri dengan menggunakan gadget masing-masing,” kata Suhariyanto.<\/p>\n
Masyarakat Indonesia nanti bisa mengunjungi situs sensus.bps.go.id secara mandiri dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK). Berikutnya akan ada evaluasi berkala Sensus Penduduk Online.<\/p>\n
Setelah tanggal 31 Maret 2020 jika masih ada masyarakat yang belum mengisi secara online, maka petugas sensus akan mendatangi untuk melakukan wawancara selama bulan Juli 2020.<\/p>\n
“Sedangkan bagi daerah-daerah tertentu yang belum bisa dijangkau internet, seperti Indonesia bagian Timur, akan menggunakan metode tradisional,” kata Suhariyanto.<\/p>\n
Togu H\/Journalist\/ VM
\nEditor: Emy Trimahanani<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
(Vibizmedia\u2013 Nasional) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto pada acara Sosialisasi Sustainable Development Goals (SDGs) dan Rapat Koordinasi Teknis Sensus Penduduk 2020 (SP2020) Selasa (26\/11) di Jakarta, mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo pada tahun 2016, yakni salah satu penyebab tidak optimalnya pelaksanaan kebijakan pemerintah karena adanya kesimpangsiuran dari berbagai kementerian dan lembaga. “Tahun 2020 mendatang […]<\/p>\n","protected":false},"author":101011,"featured_media":216989,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[188,192],"tags":[18747],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\n\n\t\n\t\n\t\n