Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) mendukung Omnibus Law rancangan undang-undang (RUU) Cipta Kerja, namun meminta sejumlah kewenangan pemerintah kabupaten yang ditarik ke provinsi untuk dikembalikan lagi ke bupati, demikian yang disampaikan oleh Ketua Umum ADKASI, Lukman Said selesai menemui Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Jakarta, Jumat 13 Maret 2020.<\/p>\n
“Kami datang mendukung pertama adalah RUU Omnibus Law, (Asosiasi DPRD) kabupaten se Indonesia akan memberikan masukan kepada negara sebelum disahkan DPR RI tentang kelemahan RUU Omnibus Law. Pada prinsipnya kami mendukung RUU Omnibus Law,” disampaikan Lukman Said, Ketua Umum ADKASI.<\/p>\n
Meskipun mengaku mendukung penyederhanaan berbagai UU di dalam RUU Omnibus Law, ADEKSI meminta agar Pemerintah mengembalikan lagi sejumlah wewenang bupati dalam memberikan izin dan rekomendasi.<\/p>\n
“Tidak bisa (izin bupati dikurangi), tidak bisa dihapuskan, itu mengurangi kekuasaan otonomi. Itu juga satu masukan kami. Misalnya, HPH (Hak Pengusahaan Hutan), HPH itu memang kewenangan pusat, karena itu hutan itu tidak otonomi. Tetapi sebelum membuka HPH, itu ada rekomendasi daribupati, tidak bisa keluar (tanpa rekomendasi) itu,” disampaikan Lukman Said.<\/p>\n
Selain itu, dia juga meminta wewenang bupati yang digantikan oleh gubernur, terutama terkait rekomendasi galian golongan C dan penanaman kembali lahan bekas kelapa sawit, dikembalikan ke pemerintah kabupaten, Lukman Said meminta untuk di kembalikan ke kabupaten, jangan ke provinsi. Iniberdampak sekali, berpengaruh sekali, itu memotong (APBD), jelasnya.<\/p>\n