{"id":224367,"date":"2020-03-16T15:04:36","date_gmt":"2020-03-16T08:04:36","guid":{"rendered":"http:\/\/www.vibizmedia.com\/?p=224367"},"modified":"2020-03-16T15:04:36","modified_gmt":"2020-03-16T08:04:36","slug":"kebijakan-kementerian-panrb-bagi-asn-untuk-bekerja-di-rumah","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.vibizmedia.com\/index.php\/2020\/03\/16\/kebijakan-kementerian-panrb-bagi-asn-untuk-bekerja-di-rumah\/","title":{"rendered":"Kebijakan Kementerian PANRB Bagi ASN Untuk Bekerja di Rumah"},"content":{"rendered":"

(Vibizmedia – Jakarta) Hari ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB),\u00a0Tjahjo Kumolo<\/strong>,\u00a0<\/i><\/span>menyampaikan konferensi pers terkait kebijakan nasional tentang penyesuaian sistem kerja ASN selama merebaknya kasus Covid-19 sebagai Pedoman bagi Instansi Pemerintah.<\/p>\n

Hal ini terkait dengan pengumuman Pemerintah mengenai peningkatan jumlah kasus Covid-19 di Indonesia, penetapan WHO Covid-19 sebagai pandemi global, penetapan oleh Pemerintah Covid-19 sebagai bencana nasional, serta arahan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor pada Minggu, 15 Maret 2020.<\/p>\n

ASN Bekerja di Rumah (Work from Home)<\/strong><\/em><\/p>\n

Kebijakan yang dikeluarkan tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB No.19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang dimaksudkan sebagai pedoman bagi Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah\/tempat tinggalnya (Work from Home\/WFH) bagi ASN sebagai upaya pencegahan dan meminimalisasi penyebaran Covid-19.<\/p>\n

Sedang tujuan dari SE tersebut adalah:<\/p>\n

a. Mencegah dan meminimalisasi penyebaran, serta mengurangi risiko Covid-19 di lingkungan Instansi Pemerintah pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.<\/p>\n

b. Memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Instansi Pemerintah dapat berjalan efektif untuk mencapai kinerja masing-masing unit organisasi pada Instansi Pemerintah.<\/p>\n

c. Memastikan pelaksanaan pelayanan publik di Instansi Pemerintah dapat tetap berjalan efektif.<\/p>\n

Sesuai SE MenPAN RB tersebut, maka terdapat ketentuan mengenai:<\/p>\n

1. Penyesuaian Sistem Kerja<\/p>\n

a. ASN di Instansi Pemerintah dapat bekerja di rumah\/tempat tinggal (WFH), namun PPK memastikan minimal terdapat 2 level Pejabat Struktural tertinggi tetap melaksanakan tugasnya di kantor agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.<\/p>\n

b. PPK Kementerian\/Lembaga\/Daerah agar mengatur sistem kerja yang akuntabel dan selektif dalam mengatur pejabat\/pegawai di lingkungan unit kerjanya yang dapat bekerja dari rumah\/tempat tinggal (WFH) melalui pembagian kehadiran dengan mempertimbangkan: jenis pekerjaan, peta sebaran Covid-19 resmi dari Pemerintah, domisili pegawai, kondisi kesehatan pegawai, kondisi kesehatan keluarga pegawai (dalam status pemantauan\/diduga\/dalam pengawasan\/dikonfirmasi terjangkit Covid-19), riwayat perjalanan luar negeri pegawai dalam 14 hari terakhir, riwayat interaksi pegawai dengan penderita Covid-19 dalam 14 hari terakhir, serta efektivitas pelaksanaan tugas dan pelayanan unit organisasi.<\/p>\n

c. ASN yang bekerja di rumah (WFH) harus berada di rumah\/tempat tinggal masing-masing kecuali dalam keadaan mendesak (terkait ketersediaan pangan, kesehatan, keselamatan diri dan keluarga serta harus melaporkannya kepada atasan langsung).<\/p>\n

d. ASN yang bekerja di rumah (WFH) dapat mengikuti rapat\/pertemuan penting yang harus dihadiri melalui sarana teleconference\/video conference.<\/p>\n

e. ASN yang bekerja di rumah (WFH) tetap diberikan tunjangan kinerja oleh Pemerintah.<\/p>\n

f. Pelaksanaan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah berlaku sampai dengan 31 Maret 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut.<\/p>\n

g. Setelah berakhirnya masa berlaku sistem kerja tersebut di atas, Pimpinan Instansi Pemerintah melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaannya dan melaporkannya kepada Menteri PANRB.<\/p>\n

2. Penyelenggaraan Kegiatan dan Perjalanan Dinas<\/p>\n

a. Kegiatan tatap muka yang menghadirkan banyak peserta agar ditunda\/dibatalkan<\/p>\n

b. Penyelenggaraan rapat dilakukan secara selektif sesuai prioritas dan urgensi dengan memanfaatkan Teknologi Informasi (TI) dan media elektronik yang tersedia.<\/p>\n

c. Apabila harus diselenggarakan rapat tatap muka karena urgensi yang sangat tinggi, maka perlu memperhatikan jarak aman antar peserta rapat (social distancing).<\/p>\n

d. Pejalanan Dinas Dalam Negeri dilakukan secara selektif sesuai skala prioritas dan urgensi. Sedangkan Perjalanan Dinas Luar Negeri agar ditunda;<\/p>\n

e. ASN yang telah melakukan perjalanan ke negara vang terjangkit Covid-19 atau yang pernah berinteraksi dengan penderita terkonfirmasl Covid-19 agar segera rnenghubungi Hotline Centre Corona rnelalui Nomor Telepon 119 ext. 9 dan\/atau Halo Kemkes pada Nomor 1500567.<\/p>\n

3. Penerapan Standar Kesehatan<\/p>\n

Agar PPK di Instansi Pemerintah segera melakukan langkah-langkah pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan Instansi Pemerintah sesuai Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19 yang telah diterbitkan oleh Pemerintah RI dan Himbauan Kementerian Kesehatan serta melakukan sterilisasi\/disinfektan lingkungan kerja masing-masing lnstansi Pemerintah.<\/p>\n

4. Laporan Kesehatan<\/p>\n

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Kepala Satuan Kerja pada unit organisasi segera melaporkan kepada unit ker]a yang melaksanakan tugas dan fungsi kepegawaian di lingkungan instansi Pemerintah masing-masing dalam hal ditentukan adanva pegawai di lingkungan kerja yang berada dalam status pemantauan dan\/atau diduga dan\/atau dalam pengawasan dan\/atau dikonfirmasi terjangkit Covid-19.<\/p>\n

b. PPK Kementerian\/Lembaga\/Daerah menyampaikan laporan berisi data ASN yang berada dalam status pemantauan dan\/atau diduga dan\/atau dalam pengawasan dan\/atau dikonfirmasi terjangkit Covid-19 kepada Menteri PANRB.<\/p>\n

5. Lain-lain<\/p>\n

a. Para pimpinan Instansi Pemerintah bertanggung jawab dalam melakukan pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan ketentuan Surat Edaran ini pada masing-masing unit organisasi di bawahnya.<\/p>\n

b. Ketentuan pelaksanaan lebih lanjut mengenai penyesuaian sistem kerja aparatur sipil negara dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan lnstansi Pemerintah diatur oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian\/Lembaga\/ Daerah masing-masing.<\/p>\n

6. Selain itu, guna mencegah penyebarluasan Covid-19 dengan pertimbangan seksama dari masing-masing kementerian\/lembaga\/pemda, Kementerian PANRB menghimbau agar:<\/p>\n

a. Untuk sementara waktu meniadakan upacara rutin atau kegiatan yang mengumpulkan banyak orang pada saat bersamaan.<\/p>\n

b. ASN agar melaksanakan pola hidup bersih dan sehat serta melakukan prosedur kesehatan sesuai Protokol Kesehatan dari Pemerintah untuk Penanganan Covid-19.<\/p>\n

c. Dengan ini diharapkan ASN tetap dapat melakukan pekerjaan masing-masing dengan baik tanpa terganggunya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, serta pada saat yang bersamaan dapat mengurangi terjadinya penyebaran virus corona di Indonesia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

(Vibizmedia – Jakarta) Hari ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB),\u00a0Tjahjo Kumolo,\u00a0menyampaikan konferensi pers terkait kebijakan nasional tentang penyesuaian sistem kerja ASN selama merebaknya kasus Covid-19 sebagai Pedoman bagi Instansi Pemerintah. Hal ini terkait dengan pengumuman Pemerintah mengenai peningkatan jumlah kasus Covid-19 di Indonesia, penetapan WHO Covid-19 sebagai pandemi global, penetapan oleh Pemerintah […]<\/p>\n","protected":false},"author":101059,"featured_media":224369,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[188],"tags":[],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\n\n\t\n\t\n\t\n