(Vibizmedia-Nasional) Pemerintah telah menyederhanakan penyaluran bansos sosial tunai (BST), hanya dengan membawa surat undangan sebagai penerima BST dari Kementerian Sosial disertai dengan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) yang dapat diambil di PT Pos Indonesia.<\/p>\n
“Dengan demikian, maka prosedurnya sudah terpotong. Selama ini PT Pos harus melalui dirjen terkait, sekarang tidak karena dananya sudah siap di PT Pos,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Karena lebih sederhana, <\/p>\n
Muhadjir pun mempersilakan masyarakat yang terdata sebagai penerima bansos untuk mengambil dana tersebut setiap sudah disalurkan. Ia mengatakan percepatan prosedur pencairan ini dibutuhkan mengingat Hari Raya Idulfitri 1441 Hijriah yang akan segera tiba. <\/p>\n
Sedangkan, dalam proses penyaluran BLT Dana Desa oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, sampai dengan saat ini, ada sebanyak 53.156 atau 70,9 persen desa sudah menerima alokasi dana. Dari jumlah tersebut, Muhadjir mengatakan yang baru disalurkan kepada KPM baru 12.829 desa atau 17,11 persen.<\/p>\n
Sisanya, sebanyak 21.797 desa belum menerima dana. Meski demikian, Menteri Keuangan telah menyanggupi akan melakukan pemangkasan prosedur. Oleh karena itu, dalam waktu tidak terlalu lama, sebanyak 21.797 desa yang belum menerima dana akan segera memperoleh dana tersebut untuk disalurkan sebagai BLT desa.<\/p>\n
“Karena itu selisih dari 53.156 dikurangi 12.829 inilah yang akan kami kejar, dipotong prosedurnya sehingga nanti mudah-mudahan jelang Lebaran dan awal Hari Raya sebanyak 70,9 persen desa yang dananya sudah ada ini akan disalurkan secepat mungkin,” ungkapnya.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
(Vibizmedia-Nasional) Pemerintah telah menyederhanakan penyaluran bansos sosial tunai (BST), hanya dengan membawa surat undangan sebagai penerima BST dari Kementerian Sosial disertai dengan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) yang dapat diambil di PT Pos Indonesia. “Dengan demikian, maka prosedurnya sudah terpotong. Selama ini PT Pos harus melalui dirjen terkait, sekarang tidak karena dananya […]<\/p>\n","protected":false},"author":10,"featured_media":229787,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[188,8873],"tags":[20445,20161,18597,18277,20677],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\n\n\n\t\n\t\n\t\n