(Vibizmedia – Jakarta) Guna mendukung pembangunan berkelanjutan, pemerintah telah melakukan kebijakan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia (world class government) di tahun 2025. Oleh karena itu, reformasi birokrasi harus dapat dilakukan secara menyeluruh dari hulu ke hilir dengan menjadikan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai tujuan akhirnya. Yakni pelayanan publlik yang sesuai dengan harapan masyarakat, yaitu birokrasi yang lincah, cepat mengambil keputusan, dan lebih melayani sehingga inovasi pelayanan publik yang berkelanjutan perlu untuk dilakukan.<\/p>\n
\u201cBerbagai terobosan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi terus dilakukan. Melembagakan inovasi pelayanan publik yang berkelanjutan menjadi suatu kebutuhan. Hal tersebut harus muncul dari budaya organisasi yang mampu mengantisipasi setiap dinamika yang terjadi,\u201d ungkap Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma\u2019ruf Amin pada acara Penyerahan Penghargaan Top Inovasi Pelayanan Publik, Apresiasi Inovasi Pelayanan Publik Penanganan Covid-19, dan Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2020 melalui konferensi video di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta Pusat, Rabu (25\/11\/2020).<\/p>\n
Lebih lanjut Wapres menyampaikan, penghargaan inovasi pelayanan publik harus menjadi model untuk dikembangkan melalui transfer knowledge (transfer pengetahuan) dan berbagi pengalaman antar penyelenggara pelayanan publik. Cara dan metode baru harus terus dieksplorasi sesuai dengan kebutuhan sehingga standar dan kualitas inovasi akan terus meningkat.<\/p>\n
\u201cSaya minta kepada Kementerian PANRB (Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) untuk terus melakukan pembinaan inovasi pelayanan publik yang dimulai dengan penciptaan inovasi pelayanan publik, pengembangan inovasi dalam hal berbagi pengetahuan inovasi, dan pelembagaan inovasi,\u201d tegas Wapres.<\/p>\n
Di era revolusi industri 4.0 ini, Wapres menekankan bahwa dengan adanya transformasi digital, masyarakat semakin menuntut pelayanan publik yang cepat, tepat dan berkualitas. Untuk itu, sebagai upaya dalam membangun kepercayaan masyarakat tersebut, maka penyelenggara pelayanan publik perlu untuk memperhatikan beberapa hal.<\/p>\n
\u201cPertama, optimalisasi seluruh sumber daya, terutama SDM (sumber daya manusia), anggaran, tekonologi informasi, serta jejaring kerja, untuk mendukung inovasi pelayanan publik yang semakin baik,\u201d ucap Wapres.<\/p>\n
Kedua, lanjut Wapres, setiap unit pelayanan perlu didorong untuk melahirkan terobosan inovasi dalam rangka penyederhanaan proses bisnis terkait pelayanan publik. Ketiga, mendorong implementasi inovasi terbaik untuk dapat diadopsi dan diadaptasi dalam skala nasional.<\/p>\n
Dan yang keempat, Wapres mengharapkan agar penyelenggara pelayanan publik dapat memanfaatkan kanal-kanal informasi yang ada untuk diseminasi informasi pelayanan publik, dan media partisipasi aktif masyarakat. Di samping itu, Wapres juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk terus berpartisipasi secara aktif dalam memberikan masukan perbaikan pelayanan publik, serta turut mengawal setiap proses formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan pemerintah.<\/p>\n
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) ini, Wapres menilai, memaksa para penyelenggara pelayanan publik untuk tidak menyerah kepada keadaan, tetapi berpikir lebih kreatif dan strategis dalam membuat inovasi baru pada pelayanan publik.<\/p>\n
\u201cDalam sudut pandang yang lebih luas, pandemi Covid-19 justru menjadi pemicu bagi kita semua untuk terus mengupayakan inovasi pelayanan publik, mengelola pengaduan pelayanan publik yang optimal, serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan secara ketat,\u201d imbuh Wapres.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
(Vibizmedia – Jakarta) Guna mendukung pembangunan berkelanjutan, pemerintah telah melakukan kebijakan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia (world class government) di tahun 2025. Oleh karena itu, reformasi birokrasi harus dapat dilakukan secara menyeluruh dari hulu ke hilir dengan menjadikan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai tujuan akhirnya. Yakni pelayanan publlik yang sesuai dengan harapan masyarakat, […]<\/p>\n","protected":false},"author":101065,"featured_media":247515,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[1,188],"tags":[11893,17121,18081,8375],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\n\n\t\n\t\n\t\n