(Vibizmedia \u2013 Jakarta) Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma\u2019ruf Amin mengungkapkan bahwa membangun Masyarakat Inklusi Indonesia yaitu masyarakat yang terbuka, ramah, dan meniadakan hambatan, serta saling menghargai dan merangkul setiap perbedaan merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Untuk itu, ia meminta semua pihak bersinergi dengan melibatkan semua unsur yang ada, baik pemerintah maupun masyarakat, termasuk organisasi penyandang disabilitas serta penyandang disabilitas itu sendiri dalam rangka mewujudkan Masyarakat Inklusi Indonesia.<\/p>\n
\u201cSaya mendapat informasi dari masyarakat, tentang masih adanya kesulitan yang dirasakan penyandang disabilitas dalam mengakses dan menikmati haknya sebagai warga negara. Hal ini dapat menghambat perwujudan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi,\u201d ujar Wapres saat menghadiri acara Dialog Indonesia Inklusi sekaligus Penutupan Temu Inklusi Nasional Ke-4 Tahun 2020 melalui konferensi video di Kediaman Resmi Wapres, Jl. Diponegoro No. 2 Jakarta Pusat, Kamis (14\/01\/2021).<\/p>\n
Oleh sebab itu, Wapres kembali menegaskan pentingnya kolaborasi pemerintah, swasta dan masyarakat, untuk mendukung secara optimal program-program inklusi bagi penyandang disabilitas, seperti pendidikan berbasis inklusi, penyediaan dan perluasan kesempatan kerja baik pada sektor formal maupun informal, aksesibilitas terhadap fasilitas umum, akses kesehatan, komunikasi dan informasi, persamaan hak sebagai konsumen, partisipasi di bidang hukum dan politik, serta bidang-bidang lainnya.<\/p>\n
\u201cSaya juga meminta agar kualitas sumber daya manusia penyandang disabilitas terus ditingkatkan, sehingga mampu berpartisipasi dan berkarya pada semua bidang, yang setara dengan seluruh warga negara Indonesia,\u201d pintanya.<\/p>\n
Terkait hal ini, Wapres mengatakan perlunya dukungan dan komitmen jajaran pemerintah dan semua pihak terkait, untuk melakukan penyesuaian dan penyempurnaan program pendidikan yang berbasis pendidikan inklusif, baik formal, non formal maupun vokasional, sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia penyandang disabilitas. Sebab, menurutnya peningkatan kualitas sumber daya manusia penyandang disabilitas terkait erat dengan arah kebijakan pembangunan Indonesia yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yang ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter.<\/p>\n
\u201cDalam mencapai tujuan tersebut, kebijakan pembangunan manusia salah satunya diarahkan untuk pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial sepanjang hayat bagi semua, peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja dengan pendekatan siklus hidup dan bersifat inklusi, termasuk memperhatikan kebutuhan penduduk usia lanjut maupun penduduk penyandang disabilitas,\u201d jelasnya.<\/p>\n
Di samping itu, menurut Wapres, hal lain yang diperlukan untuk mendukung pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas adalah perbaikan data nasional penyandang disabilitas.<\/p>\n
\u201cSaat ini Indonesia masih memerlukan data yang terintegrasi, yang menjelaskan mengenai jumlah, sebaran dan karakteristik penyandang disabilitas. Dari laporan yang saya terima, saat ini terdapat beberapa sumber data di beberapa kementerian dan lembaga,\u00a0\u00a0 di antaranya data Susenas 2018 di BPS, Data Riskesdas 2018 di Kemenkes, dan data Kemensos 2021. Menurut data yang dihimpun oleh Kemensos melalui Sistem Informasi Manajemen Penyandang Disabilitas (SIMPD), hingga tanggal 13 Januari 2021, jumlah penyandang disabilitas yang terdata sejumlah 209.604 individu,\u201d paparnya.<\/p>\n
Oleh karena itu, kata Wapres, tugas penting yang harus segera dituntaskan adalah menyusun data nasional penyandang disabilitas yang terintegrasi, yang menggambarkan keseluruhan populasi dengan ragam disabilitas, dan karakteristik dari masing-masing disabilitas.<\/p>\n
\u201cHal ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, khususnya terkait pasal tentang ketersediaan Data Nasional Disabilitas,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Untuk itulah, Wapres meminta forum Temu Inklusi Nasional yang mengusung tema \u201cMenuju Indonesia Inklusif 2030\u201d ini, dapat merumuskan dan memberikan masukan terkait perbaikan data penyandang disabilitas.<\/p>\n
\u201cDalam jangka panjang,\u00a0 dengan tertatanya sistem pendataan disabilitas, maka kebijakan dan perencanaan program disabilitas akan lebih tepat sasaran sehingga mampu mengakomodasi kebutuhan dan hak-hak penyandang disabilitas,\u201d pungkasnya.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
(Vibizmedia \u2013 Jakarta) Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma\u2019ruf Amin mengungkapkan bahwa membangun Masyarakat Inklusi Indonesia yaitu masyarakat yang terbuka, ramah, dan meniadakan hambatan, serta saling menghargai dan merangkul setiap perbedaan merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Untuk itu, ia meminta semua pihak bersinergi dengan melibatkan semua unsur yang ada, baik pemerintah maupun masyarakat, termasuk organisasi […]<\/p>\n","protected":false},"author":101067,"featured_media":252185,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[1,188],"tags":[25785,17121,8375],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\n\n\t\n\t\n\t\n