(Vibizmedia-Nasional) Pemerintah Indonesia menyatakan akan terus memperjuangkan agar Indonesia terlepas dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (BMTPS) untuk produk otomotif berupa mobil penumpang\/kendaraan (passenger cars\/vehicles, AHTN 8703) dan kendaraan komersial ringan (light commercial vehicles, AHTN 8704) untuk semua negara yang melakukan ekspor ke Filipina.<\/p>\n
BMTPS tersebut berbentuk cashbond dengan nilai PHP 70.000\/unit untuk mobil penumpang\/kendaraan dan PHP 110.000\/unit untuk kendaraan komersial ringan.<\/p>\n
\u201cKami akan terus melakukan berbagai langkah dan upaya agar Indonesia terbebas dari pengenaan BMTPS ini. Pemerintah Filipina seharusnya memiliki bukti kuat sebelum menerapkan pengenaan BMTPS terhadap produk otomotif Indonesia. Pengenaan BMTPS tersebut harus didasari bukti empiris yang kuat bahwa industri domestik Filipina mengalami kerugian serius akibat barang impor yang salah satunya berasal dari Indonesia,\u201d jelas Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dalam keterangannya, pada Kamis, 14 Januari 2021.<\/p>\n
Dalam surat resminya, Kementerian Perdagangan dan Industri (DTI) Filipina selaku otoritas penyelidikan menginformasikan bahwa pengenaan BMTPS akan berlaku selama 200 hari dimulai sejak dikeluarkannya customs order Filipina. Custom order tersebut diperkirakan dikeluarkan padaJanuari 2021. <\/p>\n
Dalam keputusan tersebut, Indonesia dikenakan BMTPS untuk produk mobil penumpang\/kendaraan dalam bentuk cash bond sekitar Rp20 juta\/unit tetapi dikecualikan untuk produk mobil penumpang impor dalam bentuk completely knocked-down; semi knocked-down; kendaraan bekas; serta kendaraan untuk tujuan khusus seperti ambulans, kendaraan jenazah, kendaraan listrik,dan kendaraan mewah dengan harga di atas USD 25 ribu (free on board). <\/p>\n
Selain itu, Indonesia juga dikecualikan\/tidak menjadi subjek BMTPS untuk produk kendaraan kendaraan komersial ringan.<\/p>\n
\u201cIndustri otomotif Indonesia semakin tumbuh dan telah menjadi produk ekspor andalan. Saya harap penggunaan instrumen tindakan pengamanan (safeguard) dan pengenaan BMTPS harus dipertimbangkan secara matang, karena instrumen ini pada dasarnya hanya dapat digunakan sebagai tindakan pengamanan darurat (emergencymeasures) pada lonjakan impor yang diakibatkan hal-hal yang tidak terduga (unforeseendevelopment) dan mengakibatkan kerugian serius pada industri domestik,\u201d kata Lutfi.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
(Vibizmedia-Nasional) Pemerintah Indonesia menyatakan akan terus memperjuangkan agar Indonesia terlepas dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (BMTPS) untuk produk otomotif berupa mobil penumpang\/kendaraan (passenger cars\/vehicles, AHTN 8703) dan kendaraan komersial ringan (light commercial vehicles, AHTN 8704) untuk semua negara yang melakukan ekspor ke Filipina. BMTPS tersebut berbentuk cashbond dengan nilai PHP 70.000\/unit untuk mobil […]<\/p>\n","protected":false},"author":10,"featured_media":252227,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[188,8873],"tags":[25791,25789,18905,25793],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\n\n\n\t\n\t\n\t\n