{"id":264125,"date":"2021-04-07T19:34:26","date_gmt":"2021-04-07T12:34:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.vibizmedia.com\/?p=264125"},"modified":"2021-04-07T19:34:26","modified_gmt":"2021-04-07T12:34:26","slug":"menko-polhukam-tekankan-pentingnya-restorative-justice-dalam-rakernis-bareskrim-polri","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.vibizmedia.com\/index.php\/2021\/04\/07\/menko-polhukam-tekankan-pentingnya-restorative-justice-dalam-rakernis-bareskrim-polri\/","title":{"rendered":"Menko Polhukam Tekankan Pentingnya Restorative Justice , Dalam Rakernis Bareskrim Polri"},"content":{"rendered":"

(Vibizmedia – Nasional) Polhukam, Jakarta \u2013 Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Moh. Mahfud MD mengingatkan bahwa dalam penegakan hukum terdapat pendekatan yang disebut\u00a0restorative justice<\/em>. Pendekatan ini diyakini bisa membuat penegakan hukum di Indonesia lebih efisien untuk kasus-kasus tertentu.<\/p>\n

Paparan tersebut diberikan Menko Polhukam dalam Rapat Kerja Teknis Bareskrim Polri Tahun Anggaran 2021 di Aula Serbaguna Bareskrim, Senin (5\/4\/2021).<\/p>\n

\u201cRestorative justice<\/em>\u00a0adalah pendekatan dalam penegakan hukum pidana yang mengusahakan penyelesaian secara damai dengan menjadikan hukum sebagai pembangun harmoni,\u201d tutur Mahfud MD.<\/p>\n

Menko Polhukam melanjutkan, dalam pendekatan\u00a0restorative justice<\/em>, hukum bukan sekadar mencari menang dan kalah, dan bukan sekadar untuk menghukum pelaku. Pendekatan ini hadir dengan maksud membangun kondisi keadilan dan keseimbangan antara pelaku kejahatan, korban kejahatan, dan masyarakat luas.<\/p>\n

Manfaat dari pendekatan ini, kata Mahfud MD, selain muncul efisiensi penanganan hukum karena tidak akan terlalu banyak perkara yang masuk ke pengadilan, juga bermanfaat untuk menangkal gejolak sosial politik dalam rangka menjaga harmoni dan keamanan serta ketertiban masyarakat.<\/p>\n

Namun, Menko Polhukam menegaskan, tidak setiap perkara melawan hukum bisa diselesaikan dengan pendekatan\u00a0restorative justice.<\/em>\u00a0\u201cTak semua diselesaikan di rumah secara rembuk, tidak boleh, tapi yang menyangkut tindak pidana ringan,\u201d kata Mahfud MD.<\/p>\n

Dalam implementasinya, lanjut Menko Polhukam,\u00a0restorative justice<\/em>\u00a0diutamakan diterapkan untuk tindak pidana ringan (Tipiring), delik aduan, pidana yang dilakukan oleh anak-anak, perempuan, korban penyalahgunaan narkoba yang masih dalam tahap tertentu, dan perkara yang bukan kejahatan besar.<\/p>\n

\u201cKalau korupsi,\u00a0enggak<\/em>\u00a0bisa dinegosiasikan. Kalau di Surat Edaran Kapolri terbaru itu, rasialisme, SARA, terorisme,\u00a0enggak<\/em>\u00a0ada negosiasi,\u00a0enggak<\/em>\u00a0ada\u00a0restorative justice<\/em>,\u201d kata Mahfud MD.<\/p>\n

Menko Polhukam juga bercerita, dalam diskusinya dengan Kabareskrim sebelum acara Rakernas tersebut dimulai, terdapat obrolan tentang penerapan\u00a0restorative justice<\/em>\u00a0pada para korban narkoba. Korban narkoba itu sebenarnya banyak yang di-restorative<\/em>-kan karena dia benar-benar korban.<\/p>\n

\u201cHukuman pidana itu adalah jalan terakhir dalam\u00a0restorative justice<\/em>, di dalam hal-hal tertentu, tidak semua,\u201d tutur Mahfud MD kembali menegaskan.<\/p>\n

Pendekatan\u00a0restorative justice<\/em>\u00a0ini pun sudah ada landasan hukumnya.\u00a0Restorative justice<\/em>\u00a0bisa ditemukan dalam delapan bentuk produk hukum dari Mahkamah Agung. Antara lain tiga Perma, satu Surat Edaran MA, dan satu Surat Edaran Ketua MA. \u201cDi tingkat MA sudah ada pengaturannya, sudah ada arahannya, bahwa\u00a0restorative justice<\/em>\u00a0itu penting untuk pidana-pidana tertentu,\u201d kata Menko Polhukam.<\/p>\n

Di lingkungan Kejaksaan Agung pun ada aturannya. Tepatnya adalah Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum nomor 1691\/DJU\/SK\/PS.00\/12\/2020 tentang Pedoman Penerapan\u00a0Restorative Justice<\/em>\u00a0di Lingkungan Peradilan.<\/p>\n

Sementara di kepolisian sendiri, Polri sudah mengeluarkan SE Kapolri nomor SE\/2\/II\/2021 tanggal 19 Februari 2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif.<\/p>\n

SE ini menekankan pentingnya penerapan restorative justice dalam kasus-kasus UU ITE. Kecuali perkara terkait UU ITE yang berpotensi memecah belah, SARA, radikalisme, separatisme, dan tindak pidana yang tergolong berat.<\/p>\n

Intinya, untuk kasus-kasus tertentu seperti delik aduan dan tindak pidana ringan, kepolisian diarahkan untuk tidak cepat-cepat memproses pelaporan\/pengaduan tersebut ke tingkat penyidikan. Melainkan agar diusahakan pertemuan para pelapor dan terlapor, pengadu dan teradu, untuk damai atau menyelesaikan masalah di luar pengadilan.<\/p>\n

Mahfud MD menyebut, semangat\u00a0restorative justice<\/em>\u00a0di lingkungan Polri bahkan sudah lama tumbuh. Misalnya dengan mendamaikan orang yang terlibat dalam dugaan ujaran kebencian (hate speech<\/em>) atau menyelesaikan pencurian kecil -semisal mencuri sandal atau mencuri buah- di luar pengadilan.<\/p>\n

\u201cDalam SE\/6\/X\/2015 tentang penanganan ujaran kebencian, ada ketentuan yang berbunyi: Mempertemukan pelaku dan korban ujaran kebencian, dan mencari solusi perdamaian,\u201d kata Menko Polhukam.<\/p>\n

Mahfud MD menyebut beberapa contoh kasus yang sebenarnya layak diselesaikan dengan pendekatan\u00a0restorative justice<\/em>. Antara lain pencurian tiga buah kakao oleh seorang wanita bernama Mbok Minah, dan kasus seorang ibu di Tapanuli yang dilaporkan ke polisi oleh putrinya sendiri karena memetik jagung di kebun putrinya itu, karena lapar.<\/p>\n

\u201cNah yang begini-begini, dengan adanya SE Kapolri tadi, dan pendekatan\u00a0restorative justice<\/em>\u00a0di keseluruhan penegakan hukum kita yang menghendaki lebih manusiawi, supaya dihindari,\u201d tutur Mahfud MD.<\/p>\n

Dalam acara tersebut, hadir Kabareskrim Komjem Pol. Agus Andrianto, Wakabareskrim Brigjen Pol. Syahar Diantono, para penyidik utama, dan para peserta Rakernis.<\/p>\n

SUMBER : Humas Kemenko Polhukam RI<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

(Vibizmedia – Nasional) Polhukam, Jakarta \u2013 Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Moh. Mahfud MD mengingatkan bahwa dalam penegakan hukum terdapat pendekatan yang disebut\u00a0restorative justice. Pendekatan ini diyakini bisa membuat penegakan hukum di Indonesia lebih efisien untuk kasus-kasus tertentu. Paparan tersebut diberikan Menko Polhukam dalam Rapat Kerja Teknis Bareskrim Polri Tahun Anggaran 2021 di […]<\/p>\n","protected":false},"author":101055,"featured_media":264127,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[1],"tags":[],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\n\n\t\n\t\n\t\n