(Vibizmedia – Nasional) Jakarta – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dalam dua tahun terakhir memperoleh predikat Cukup Informatif dalam kualifikasi penilaian terhadap pelayanan informasi publik. Menurut Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat, Gede Narayana, predikat yang disematkan tersebut bukanlah tujuan utama dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP).<\/p>\n
Gede mengatakan predikat yang merupakan hasil dari penilaian monitoring dan evaluasi (monev) terhadap badan publik tersebut bukanlah sebuah ajang kontestasi antar lembaga pemerintah. Tetapi lebih dari itu, memaknai esensi dari monev adalah sejauh mana sebuah badan publik tertib dalam melaksanakan Undang-Undang KIP sebagai konstitusi.<\/p>\n
\u201cHari ini,\u00a0good government<\/em>\u00a0(pemerintahan yang baik) adalah suatu keharusan,\u201d kata Gede saat menjadi narasumber dalam kegiatan Lokakarya Peningkatan Kinerja PPID di Kementerian Hukum dan HAM. \u201cBagaimana kesiapan Kemenkumham dalam mendukung\u00a0good government<\/em>, apa parameternya? Monev untuk badan publik sebagai alat ukur untuk mencapai transparansi dan\u00a0good government<\/em>,\u201d kata pria yang akrab disapa GN ini.<\/p>\n Untuk mendapatkan hasil monev yang baik, tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) harus mempunyai standar kualitas, yaitu kompak, solid, terintegrasi, dan bersinergi.<\/p>\n \u201cPPID itu betul-betul dilaksanakan, bukan hanya karena mau di monev,\u201d ujar Gede. \u201cMelalui monev, KI ingin memonitor sejauh mana Kemenkumham sudah melaksanakan kinerjanya dalam memberikan KIP. Bonusnya adalah hasil monev (yaitu predikat),\u201d tambahnya, Rabu (07\/14\/2021) siang.<\/p>\n Tahun ini, Kemenkumham ingin menapak dua level lebih tinggi dalam kualifikasi penilaian KIP, yaitu Informatif. Untuk diketahui, KIP memberikan lima kualifikasi dalam penilaian KIP yaitu Informatif, Menuju Informatif, Cukup Informatif, Kurang Informatif, dan Tidak Informatif.<\/p>\n Sebelumnya, Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas), Hukum dan Kerja Sama Kemenkumham, Heni Susila Wardoyo mengatakan Kemenkumham terus berupaya untuk memperbaiki predikatnya dalam penilaian KIP.<\/p>\n \u201cBiro Humas melihat penting kegiatan lokakarya ini dalam memberikan penguatan kepada PPID, dan ini menjadi salah satu syarat Kemenkumham memperoleh predikat WBK dan WBBM,\u201d kata Heni. \u201cKetika itu dapat diraih, maka itu prestasi yang luar biasa,\u201d tambahnya.<\/p>\n Tahun 2020, kata Heni, Kemenkumham memperoleh predikat terbaik kedua dalam hal kinerja anggaran.<\/p>\n \u201cTentu dalam hal PPID juga harus memperoleh predikat yang terbaik, yaitu sangat Informatif,\u201d tutupnya. (Tedy, foto: Zeqi)<\/p>\n SUMBER : HUMAS KEMENKUMHAM RI<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" (Vibizmedia – Nasional) Jakarta – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dalam dua tahun terakhir memperoleh predikat Cukup Informatif dalam kualifikasi penilaian terhadap pelayanan informasi publik. Menurut Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat, Gede Narayana, predikat yang disematkan tersebut bukanlah tujuan utama dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Gede mengatakan predikat yang merupakan hasil dari […]<\/p>\n","protected":false},"author":101055,"featured_media":264311,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[1],"tags":[],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\n\n\t\n\t\n\t\n