(Vibizmedia -Nasional) Jakarta – Pemerintah dan media sejatinya adalah mitra strategis yang mempunyai hubungan simbiosis mutualisme. Pemerintah dalam beberapa hal membutuhkan media, begitu juga sebaliknya. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berupaya menjalin sinergi yang harmonis dengan rekan-rekan media, terutama untuk mensosialisasikan program-program pemerintah yang berhubungan dengan hukum dan HAM.<\/p>\n
Dalam perbincangan yang diselingi dengan makan siang santai (working lunch) bersama rekan-rekan media, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Eddy O.S Hiariej mengatakan ini adalah perdana dirinya bertemu dengan media dalam sebuah forum santai sebagai wakil menteri.<\/p>\n
\u201cSebagai akademisi dan pejabat negara itu bagaikan langit dan bumi. Kita harus hati-hati dalam berbicara,\u201d kata Eddy mengawali kegiatan yang bertajuk Bincang Santai bersama Wamenkumham.<\/p>\n
Pertemuan yang dihadiri oleh 16 media ini mendiskusikan banyak hal, seperti perampasan aset negara yang berada di luar negeri misalnya. Kata Eddy, perampasan aset negara yang berada di luar negeri harus melibatkan Kemenkumham.<\/p>\n
\u201cDi dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, harus melibatkan Kemenkumham. Otoritas ada pada kita di Direktorat Jenderal (Ditjen) Administrasi Hukum Umum,\u201d kata Eddy, Jumat (09\/04\/2021) siang. \u201cTapi asset recovery bukanlah suatu hal yang mudah,\u201d tambahnya.<\/p>\n
\u201cKita belum punya UU Perampasan Aset. Pengembalian aset dimanapun di dunia ini butuh waktu yang lama, tidak bisa kembali secara penuh, dan jalannya berliku,\u201d ungkapnya.<\/p>\n
Poin lain yang dibahas adalah tentang Rancangan UU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Eddy optimis RUU KUHP akan dapat disahkan pada tahun ini.<\/p>\n
\u201cSaya berharap RUU KUHP, yang hadir dengan hukum paradigma modern, dapat mengurangi beban over kapasitas di lapas (lembaga pemasyarakatan) dan rutan (rumah tahanan negara),\u201d ujar Guru Besar Universitas Gadjah Mada ini.<\/p>\n
\u201cPidana penjara sudah bukan primadona lagi, tapi ada pidana denda, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial. Ada pertimbangan tersendiri, yaitu standard of sentencing, standar pemidanaan, termasuk latar belakang ekonomi,\u201d jelas Eddy. \u201cHakim menjatuhkan pidana ngga gampang. Ada sekitar 12 atau 15 standar,\u201d sambungnya.<\/p>\n
\u201cKira-kira kalau seseorang dijatuhi hukuman, apakah (dia) secara ekonomi mampu jika dijatuhi (pidana) denda? Maka (alternatifnya) bisa dijatuhi hukuman untuk kerja sosial,\u201d kata Wamenkumham di Gedung Ditjen Imigrasi.<\/p>\n
Alternatif pidana ini diklaim dapat mengurangi beban lapas dan rutan, tapi tidak mengurangi tugas petugas pemasyarakatan.<\/p>\n
\u201cKarena hukuman yang dijatuhkan tersebut tetap diawasi oleh pemasyarakatan,\u201d tutupnya. (Tedy, foto: Aji, Yatno)<\/p>\n
SUMBER : HUMAS KEMENKUMHAM RI<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
(Vibizmedia -Nasional) Jakarta – Pemerintah dan media sejatinya adalah mitra strategis yang mempunyai hubungan simbiosis mutualisme. Pemerintah dalam beberapa hal membutuhkan media, begitu juga sebaliknya. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berupaya menjalin sinergi yang harmonis dengan rekan-rekan media, terutama untuk mensosialisasikan program-program pemerintah yang berhubungan dengan hukum dan HAM. Dalam perbincangan yang diselingi […]<\/p>\n","protected":false},"author":101055,"featured_media":264531,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[1],"tags":[],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\n\n\t\n\t\n\t\n