(Vibizmedia – Nasional) Yogyakarta_ Pelaksanaan rapat yang diselenggarakan guna melanjutkan pembahasan Raperbup Gunungkidul Tentang Petunjuk Pelaksanan Perda Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Lurah, rabu (14\/04\/21) tim perancang perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (kanwil kemenkumham ) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yaitu Anastasia Rani, Chintya Insani, Dewi Wiratri, dan Yulius Koling memberikan masukan diantaranya berdasarkan ketentuan pada Perda Nomor 7 Tahun 2020, pemilihan lurah diselenggarakan secara bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam tahun).<\/p>\n
Dalam Raperbup ini perlu diatur lebih rinci mengenai interval waktu pemilihan Lurah secara bergelombang. Perancang Kanwil menyarankan penambahan Pasal untuk mengakomodir hal tersebut. Sehingga ditambahkan materi muatan yang mengatur bahwa Bupati berwenang menetapkan Keputusan Bupati tentang interval waktu pemilihan Lurah secara bergelombang. Berkaitan dengan materi muatan Raperbup tentang Panitia Pemilihan Kabupaten terdapat ketidaksesuaian dengan Pasal 124 ayat (6) Perda Nomor 7 Tahun 2020. Dalam pasal tersebut Panitia Pemilihan Kabupaten terdiri dari gabungan Perangkat Daerah. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa Bupati, Wakil Bupati dan Forkopimda tidak dapat masuk dalam keanggotaan Panitia Pemilihan Kabupaten. Disepakati dalam forum untuk membentuk tim Pembina dan pengawas di tingkat Kabupaten yang terdiri dari Bupati, Wakil Bupati dan unsur Forkopimda untuk membantu kelancaran tugas Panitia Pemilihan Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Diharapkan pada rapat hari ini dapat diselesaikan pembahasan materi muatan Raperbup, sehingga dapat dilanjutkan ke tahap finalisasi.<\/p>\n
Sumber : Humas Kanwil Kemenkumham DIY – Yogya Pasti Istimewa<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
(Vibizmedia – Nasional) Yogyakarta_ Pelaksanaan rapat yang diselenggarakan guna melanjutkan pembahasan Raperbup Gunungkidul Tentang Petunjuk Pelaksanan Perda Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Lurah, rabu (14\/04\/21) tim perancang perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (kanwil kemenkumham ) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yaitu Anastasia Rani, Chintya Insani, Dewi Wiratri, dan Yulius Koling memberikan masukan […]<\/p>\n","protected":false},"author":101055,"featured_media":265295,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[1],"tags":[],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\n\n\t\n\t\n\t\n