{"id":270151,"date":"2021-05-19T12:11:48","date_gmt":"2021-05-19T05:11:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.vibizmedia.com\/?p=270151"},"modified":"2021-05-19T12:11:48","modified_gmt":"2021-05-19T05:11:48","slug":"kakanwil-perkuat-peran-notaris-ppat-dalam-pengungkapan-beneficial-ownership-korporasi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.vibizmedia.com\/index.php\/2021\/05\/19\/kakanwil-perkuat-peran-notaris-ppat-dalam-pengungkapan-beneficial-ownership-korporasi\/","title":{"rendered":"Kakanwil Perkuat Peran Notaris\/PPAT Dalam Pengungkapan Beneficial Ownership Korporasi"},"content":{"rendered":"

(Vibizmedia – Nasional) HUMAS, Palembang<\/strong>\u00a0–\u00a0Bidang Pelayanan Hukum pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan menggelar kegiatan Diseminasi Kebijakan Pelaporan Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership<\/em>) kepada Korporasi di Wilayah Tahun Anggaran 2021. Pada Rabu (19\/5) \u00a0bertempat di Hotel Aston Palembang.<\/p>\n

Kegiatan diseminasi ini secara resmi dibuka Kepala Kantor Wilayah Indro Purwoko, dan dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Siar Hasoloan Tamba), Kepala Divisi Keimigrasian (Herdaus), Kepala Bidang Pelayanan Hukum (Yenni), Kepala Bagian Umum (Herman Sawiran), Kepala Bidang HAM (Yulizar), Kepala Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (Budiman Santoso), narasumber dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Santun Maspari Siregar), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Andhesti Rarasati), dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang (Citra Martikalini), serta para tamu undangan dan peserta.<\/p>\n

Yenni, Kepala Bidang Pelayanan Hukum sekaligus ketua panitia dalam laporannya mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan pemahaman kepada masyarakat, pelaku usaha, UMKM,\u00a0 Notaris\/PPAT, dan aparatur pemerintah mengenai transparansi data pemilik manfaat dari korporasi agar dapat diperoleh data yang lengkap dan akurat, serta mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan anti pencucian uang.<\/p>\n

Sementara itu, Indro Purwoko dalam sambutannya menjelaskan Beneficial ownership atau\u00a0 kepemilikan manfaat adalah istilah dalam dunia hukum komersial yang merujuk kepada siapa pihak yang menikmati manfaat atas kepemilikan aset tertentu tanpa tercatat sebagai pemilik.<\/p>\n

\u201cPemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan\/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan\/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018,\u201d jelasnya.<\/p>\n

Lebih lanjut, Kakanwil menyampaikan saat ini pemerintah menuntut transparansi dari seluruh korporasi di Indonesia dengan mewajibkan pengungkapan dan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat korporasi (Beneficial Ownership<\/em>).<\/p>\n

\u201cTransparansi ini didorong dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Pemerintah beranggapan bahwa korporasi dapat dijadikan sarana baik langsung maupun tidak langsung oleh pelaku tindak pidana yang merupakan pemilik manfaat dari hasil tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme,\u201c ungkapnya.<\/p>\n

Dalam pengungkapan\u00a0Beneficial Ownership<\/em>\u00a0atau kepemilikan manfaat, Kakanwil mengungkapkan peranan penting Notaris\/PPAT dan Pusat\u00a0 Pelaporan\u00a0 dan\u00a0 Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).<\/p>\n

\u201cSebagaimana kita ketahui bahwa Pemerintah di tahun 2019 telah\u00a0 menargetkan sebesar 30% (tiga puluh persen)\u00a0 dari 17.856\u00a0 (tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh enam Notaris di Indonesia mengisi kolom pemilik manfaat\u00a0 dalam\u00a0 suatu\u00a0 Korporasi, namun baru 3 % (tiga persen) Notaris yang mengisinya. Tahun 2020 telah dilakukan berbagai sosialisasi\/diseminasi\/workshop mengenai kebijakan menerapkan\u00a0 prinsip mengenali pengguna jasa dan pemilik manfaat ini serta di tahun 2021 ini akan dilaksanakan pemetaan dan evaluasi,\u201d ungkapnya.<\/p>\n

Sumber : Humas Kanwil Sumsel<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

(Vibizmedia – Nasional) HUMAS, Palembang\u00a0–\u00a0Bidang Pelayanan Hukum pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan menggelar kegiatan Diseminasi Kebijakan Pelaporan Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) kepada Korporasi di Wilayah Tahun Anggaran 2021. Pada Rabu (19\/5) \u00a0bertempat di Hotel Aston Palembang. Kegiatan diseminasi ini secara resmi dibuka Kepala Kantor Wilayah Indro […]<\/p>\n","protected":false},"author":101055,"featured_media":270153,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[1],"tags":[],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\n\n\t\n\t\n\t\n