{"id":271107,"date":"2021-05-25T12:13:08","date_gmt":"2021-05-25T05:13:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.vibizmedia.com\/?p=271107"},"modified":"2021-05-25T12:13:08","modified_gmt":"2021-05-25T05:13:08","slug":"kakanwil-lantik-ppns-keimigrasian-dan-pergantian-antar-waktu-mpdn-singkawang-dan-sintang","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.vibizmedia.com\/index.php\/2021\/05\/25\/kakanwil-lantik-ppns-keimigrasian-dan-pergantian-antar-waktu-mpdn-singkawang-dan-sintang\/","title":{"rendered":"Kakanwil Lantik PPNS Keimigrasian dan Pergantian Antar Waktu MPDN Singkawang dan Sintang"},"content":{"rendered":"

(Vibizimedia – Nasional) Pontianak<\/strong>\u00a0– Senin (24\/05) Bertempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat, Kepala Kantor Wilayah, Fery Monang Sihite, melantik empat Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi Provinsi Kalimantan Barat yaitu Dadang Munandar, Muhammad Reza, Muhammad Denny Ridwan, Gatot Zulfikar, serta mengambilan Sumpah Jabatan dua orang Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) yaitu Syech Walid yang menggantikan Toro Wiyarto, dan Ruly Amri yang menggantikan Erianti. Turut hadir Kepala Divisi Administrasi, Anggiat Ferdinan, Kepala Divisi Keimigrasian, Pamuji Raharja, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Toman Pasaribu, serta Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Muhayan, dan Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Samuel Pangihutan, sebagai saksi.<\/p>\n

Dalam sambutannya, Fery Monang Sihite mengatakan bahwa sebagai Pejabat PPNS \u00a0harus memiliki itegritas yang tinggi, moral dan akhlak yang mulia, karena jabatan PPNS adalah tugas yang diamanahkan dari masyarakat, Pemerintah dan Negara.\u00a0 PPNS dituntut bekerja profesional, cermat dan cepat dalam mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat seiring dengan terjadinya pelanggaran terhadap Undang-undang Keimigrasian di wilayah kerja masing- masing baik di tingkat Kabupaten maupun Kota di Provinsi Kalimantan Barat.<\/p>\n

Pejabat PPNS Imigrasi \u00a0merupakan \u00a0penyidik yang berwenang untuk melakukan tindakan \u00a0\u00a0hukum terhadap pelanggaran \u00a0Undang-Undang \u00a0No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, karena sebagai Pejabat PPNS Imigrasi telah diberikan kewenangan yang sama dengan Penyidik Kepolisian RI dalam hal terjadinya tindak pidana Keimigrasian berdasarkan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya dalam rangka penegakan hukum Keimigrasian secara projustia. Selain itu peran Pejabat PPNS Imigrasi\u00a0 dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan \u00a0tetap melakukan koordinasi dan sinergitas dengan aparat penegak hukum lain baik, Korwas PPNS Polda Kalbar, Kejaksaan maupun Pengadilan,\u00a0 oleh karena itu setiap Pejabat PPNS Imigrasi dituntut\u00a0 tetap menerapkan tata nilai PASTI (Professional, Akuntabel, Sinergi, Transpraran dan Inovatif) dalam melakukan setiap tindakan hukum terhadap pelanggaran keimigrasian. Peningkatan kemampuan dan profesionalisme para Penyidik PPNS Imigrasi dalam melaksanakan tugasnya beracara dibidang Keimigrasian selain tunduk UU No. 6 Tahun 2011 juga tunduk pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya, dalam rangka penegakkan hukum secara pidana di dalam sistem peradilan pidana Indonesia.<\/p>\n

Secara substantif berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, dalam melaksanakan tugas dan bertindak ada 4 (empat) aspek kegiatan, meliputi Pengolahan hasil pengawasan dan atau penyidikan, Pemeriksaan, Penindakan dan Penyelesaian serta penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum, guna diproses lebih lanjut, sebagai upaya penegakan hukum yang bersih dan berwibawa, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta.<\/p>\n

“Bagi saudara PPNS yang baru diambil sumpahnya bahwa\u00a0pertama<\/em><\/strong>\u00a0Penegakan hukum keimigrasian dilakukan salah satunya dengan penyidikan terhadap pelaku pelanggaran Undang-Undang Imigrasi artinya bahwa Proses\u00a0 penyidikan terhadap\u00a0 pelaku\u00a0 pelanggaran Undang-Undang Keimigrasian dilakukan\u00a0 berdasarkan\u00a0 ketentuan\u00a0 dalam\u00a0 KUHAP\u00a0 sebagai\u00a0\u00a0lex generalis<\/em>\u00a0 dan\u00a0 Undang-Undang\u00a0 Keimigrasian sebagai\u00a0\u00a0lex specialis<\/em>.” “Kedua<\/em><\/strong>\u00a0dalam melaksanakan fungsi\u00a0 penegakan\u00a0 hukum\u00a0 Keimigrasian\u00a0 kita menyadari masih ada kendala yang dihadapi PPNS Keimigrasian diantaranya masih\u00a0 rendahnya pengetahuan, sehingga perlu ditingkatkan melalui jenjang pendidikan dan pelatihan khusus Keimigrasian, penganggaran dana operasional belum optimal, kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan keberadaan orang asing di lingkungannya, lemahnya koordinasi dengan aparat hukum lainnya, sehingga perlu didorong lagi koordinasi dan sinergitas antara sesama aparat penegakan hukum, dalam upaya penegakan hukum, guna menciptakan kepastian hukum, ketertiban dan keteraturan dan keamanan masyarakat di bumi Khatulistiwa tercinta ini,” tegas Fery.<\/p>\n

Kakanwil juga kembali menegaskan bahwa bahwa Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) bukanlah lembaga yang memihak kepada Notaris, melainkan lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas Pengawasan dan Pembinaan kepada Notaris. Independensi kelembagaan ini tercermin dari kolektifitas keanggotaan MPDN yang terdiri dari tiga unsur, yaitu unsur Pemerintah, unsur ahli atau Akademisi, dan unsur Notaris itu sendiri. Dengan telah lantiknya Anggota Majelis Pengawas Notaris, Kakanwil mengharapkan agar kepada anggota MPDN yang telah lengkap anggotanya untuk lebih baik dan efektif karena Majelis Pengawas Notaris ini merupakan garda terdepan dan memiliki peran yang sangat penting dalam Pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan dan perilaku Notaris. Karena fungsi Pengawasan dan Pembinaan terhadap Notaris bertujuan untuk mewujudkan prinsip hukum yang menjamin terpenuhinya ketertiban, kepastian dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran sebagaimana diharapkan oleh masyarakat yang menggunakan jasa Notaris.<\/p>\n

Sumber : Humas Kanwil Kalbar<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

(Vibizimedia – Nasional) Pontianak\u00a0– Senin (24\/05) Bertempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat, Kepala Kantor Wilayah, Fery Monang Sihite, melantik empat Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi Provinsi Kalimantan Barat yaitu Dadang Munandar, Muhammad Reza, Muhammad Denny Ridwan, Gatot Zulfikar, serta mengambilan Sumpah Jabatan dua orang Anggota Majelis Pengawas Daerah […]<\/p>\n","protected":false},"author":101055,"featured_media":271103,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[1],"tags":[],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\n\n\t\n\t\n\t\n