{"id":275155,"date":"2021-06-26T11:49:09","date_gmt":"2021-06-26T04:49:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.vibizmedia.com\/?p=275155"},"modified":"2021-06-26T11:49:09","modified_gmt":"2021-06-26T04:49:09","slug":"kanwil-kumham-jabar-kaji-pembentukan-produk-hukum-daerah-ramah-ham-melalui-fgd","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.vibizmedia.com\/index.php\/2021\/06\/26\/kanwil-kumham-jabar-kaji-pembentukan-produk-hukum-daerah-ramah-ham-melalui-fgd\/","title":{"rendered":"Kanwil Kumham Jabar Kaji Pembentukan Produk Hukum Daerah Ramah HAM Melalui FGD"},"content":{"rendered":"

(Vibizmedia – Nasional) BANDUNG<\/strong>\u00a0– Sebagai Instansi Pemerintah yang salah satu tugas Pokok dan Fungsinya menangani Pembentukan Produk Hukum Daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Pagi ini\u00a0(Jum\u2019at, 25\/06\/2021)<\/strong>\u00a0menyelenggarakan\u00a0Focus Group Discussion (FGD)<\/em>\u00a0bersama perwakilan Bidang Hukum Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Ada yang berbeda dari pelaksanaan FGD sebelum-sebelumnya, karena pada FGD kali ini membawa tema HAM dan serba bernuansa HAM. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penyegaran dalam pelaksanaan FGD yang dirasa terlalu monoton.<\/p>\n

Rapat dihadiri Kepala Bagian Hukum dan HAM Pemerintah Provinsi Jawa Barat\u00a0Arif<\/strong>\u00a0beserta asistennya\u00a0Andrianto<\/strong>, Kepala Bidang HAM\u00a0Hasbullah<\/strong>, Kepala Subbidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum Dan HAM\u00a0Dani Kusmawa<\/strong>n, Kepala Subbidang Pemajuan HAM\u00a0Yuniarti Kurniasari<\/strong>, Kepala Subbidang Pelayanan Hak Kekayaan Intelektual\u00a0Dona Prawisuda<\/strong>, Kepala Subbidang Penyuluhan, Bantuan Hukum Dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum\u00a0Zaki Fauzi Ridwan<\/strong>\u00a0dan beberapa JFT Penyusun Perancangan Peraturan Perundang-undangan.<\/p>\n

Kegiatan telah dibuka oleh\u00a0Dani Kusmawan<\/strong>\u00a0yang menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk membahas pembentukan produk hukum daerah serta implementasi nya baik sarana dan prasarana serta pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya di Jawa Barat yang berbasis Hak Asasi Manusia.\u00a0Hal yang mendasari kajian ini adalah\u00a0pasal 28 UUD negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan penegakan dan pemenuhan HAM adalah tanggungjawab negara terutama pemerintah sehingga pemerintah wajib dan bertanggungjawab untuk menghormati, melindungi, memenuhi, menegakan dan memajukan HAM. Di samping itu, UU no 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU no. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pendekatan berbasis HAM diinisiasi oleh tingkat nasional melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).<\/p>\n

Dalam pembentukan peraturan daerah yang telah dilaksanakan dengan bernuansakan ramah Hak Asasi Manusia, seperti contohnya Pergub Pornografi, Perda Perlindungan Hukum bagi masyarakat miskin, Undang-undang ketahanan keluarga, Undang-Undang disabilitas dan lainnya. Jawa Barat menjadi percontohan pelayanan publik berbasis HAM dengan maksud agar pembentukan peraturan daerah dan penyelenggaraan pelayanan publik dapat merasuk ke seluruh sendi maupun hati masyarakat, mengayomi masyarakat dan membawakan kedamaian serta keadilan kesejahteraan yang merata.<\/p>\n

FGD ini juga mengevaluasi peraturan-peraturan daerah yang dirasa sudah tidak terlalu bermanfaat dikarenakan perkembangan jaman dan situasi yang ada di lapangan (masyarakat) yang berpotensi memicu isu dan konflik di dalam masyarakat, seperti contohnya Perda pembangunan tempat ibadah, Perda penanggulangan Covid-19, Perda Kawasan bebas rokok, Perda penanaman modal dan perizinan.<\/p>\n

Sumber : Humas Kanwil Jabar<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

(Vibizmedia – Nasional) BANDUNG\u00a0– Sebagai Instansi Pemerintah yang salah satu tugas Pokok dan Fungsinya menangani Pembentukan Produk Hukum Daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Pagi ini\u00a0(Jum\u2019at, 25\/06\/2021)\u00a0menyelenggarakan\u00a0Focus Group Discussion (FGD)\u00a0bersama perwakilan Bidang Hukum Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Ada yang berbeda dari pelaksanaan FGD sebelum-sebelumnya, karena pada […]<\/p>\n","protected":false},"author":101055,"featured_media":275157,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[1],"tags":[],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\n\n\t\n\t\n\t\n