(Vibizmedia -Nasional) Manokwari \u2013 Dalam rangka mewujudkan penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan dan pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM), Kantor Wilayah (kanwil) Kementeriam Hukum dan HAM (kemenkumham) Papua Barat gelar rapat kerja dan Evaluasi Pelaporan Pencapaian Pelaksanaan Aksi HAM Tahun 2021 bertempat di Aula I Selasa (26\/06).<\/p>\n
Kepala Kantor Wilayah (kakanwil) kemenkumham Papua Barat,\u00a0Slamet Prihantara,\u00a0<\/strong>memberi sambutan sekaligus membuka secara resmi rapat kerja dan evaluasi pelaporan pencapaian pelaksanaan aksi HAM.<\/p>\n Dalam sambutannya, kakanwil \u00a0menyampaikan bahwa rapat evaluasi tetap akan dilaksanakan dengan menjalankan protokol kesehatan pencegahan covid 19 dengan tujuan untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan dan pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap kelompok perempuan, anak, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat \u00a0khususnya di Papua Barat sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang HAM dan Peraturan Presiden Repubik Indonesia Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM).<\/p>\n \u201cRapat evaluasi merupakan salah satu upaya dalam rangka pencapaian, penyusunan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan rencana-rencana aksi HAM antar kementerian, lembaga, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)\u201d,ucap kakanwil.<\/p>\n Kakanwil berharap Kabupaten\/Kota Peduli HAM di Papua Barat dapat memenuhi kriteria Kabupaten\/Kota Peduli HAM seperti : terpenuhinya hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya dan juga bisa lebih banyak yang mendapatkan penghargaan sebagai Kabupaten\/Kota Peduli HAM.<\/p>\n Kegiatan di lanjutkan dengan arahan dari kepala Divisi Pelayanan Hukum (kadiv yankum),\u00a0Alex Cosmas Pinem<\/strong>. Dalam arahannya, kadiv yankum menjelaskan bahwa penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan dan pemajuan Hak Asasi Manusia merupakan tanggung jawab bersama terutama menjadi tanggung jawab pemerintah.<\/p>\n \u201cDalam dokumen RANHAM menjelaskan bahwa Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati\/walikota wajib menyampaikan laporan capaian pelaksanaan RANHAM kepada Panitia Nasional RANHAM setiap 4 (empat) bulan sekali\u201d, ujar kadiv yankum.<\/p>\n Selanjutnya kegiatan dilanjutkan dengan materi, yang menghadirkan narasumber dari Tenaga Ahli Bidang Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Papua Barat,\u00a0Henrikus Renjaan<\/strong>\u00a0dan diikuti oleh perwakilan dari OPD terkait se Provinsi Papua Barat dengan dimoderatori oleh\u00a0Leni Erna Matruty<\/strong>.<\/p>\n Turut hadir pula Kepala Bidang HAM,\u00a0Aloysius Yois Fernandez<\/strong>, Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM,\u00a0Eiriman Manda<\/strong>\u00a0dan Staf. (Dok\/Foto : Humas<\/strong>)<\/p>\n Sumber : Humas Kanwil Pabar<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" (Vibizmedia -Nasional) Manokwari \u2013 Dalam rangka mewujudkan penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan dan pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM), Kantor Wilayah (kanwil) Kementeriam Hukum dan HAM (kemenkumham) Papua Barat gelar rapat kerja dan Evaluasi Pelaporan Pencapaian Pelaksanaan Aksi HAM Tahun 2021 bertempat di Aula I Selasa (26\/06). Kepala Kantor Wilayah (kakanwil) kemenkumham Papua Barat,\u00a0Slamet Prihantara,\u00a0memberi sambutan sekaligus […]<\/p>\n","protected":false},"author":101055,"featured_media":275169,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[1],"tags":[],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\n\n\t\n\t\n\t\n