{"id":282171,"date":"2021-08-14T16:07:17","date_gmt":"2021-08-14T09:07:17","guid":{"rendered":"https:\/\/www.vibizmedia.com\/?p=282171"},"modified":"2021-08-14T16:07:17","modified_gmt":"2021-08-14T09:07:17","slug":"harmonisasi-ranperda-provinsi-maluku-tentang-penyidik-pegawai-negeri-sipil-ppns","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.vibizmedia.com\/index.php\/2021\/08\/14\/harmonisasi-ranperda-provinsi-maluku-tentang-penyidik-pegawai-negeri-sipil-ppns\/","title":{"rendered":"Harmonisasi Ranperda Provinsi Maluku tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS"},"content":{"rendered":"

(Vibizmedia – Nasional) Ambon, Kumham Maluku-\u00a0<\/strong>Tenaga \u00a0Perancang Perundang-undangan kembali melakukan Harmonisasi Ranperda Provinsi Maluku tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) guna menyelaraskan, menyesuaikan, memantapkan dan membulatkan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dengan Peraturan Perundang-undangan lain yang lebih tinggi, sederajat maupun yang lebih rendah, sehingga tersusun secara sistematis dan tidak saling bertentangan atau mengalami overlaping.<\/p>\n

Selain itu, Ranperda tersebut juga perlu disesuaikan dengan PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Permendagri Nomor 3 tahun 2019 Tentang PPNS dilingkungan Pemerintah Daerah (Pemda). Kamis (12\/08)<\/p>\n

Kepala Bidang Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Maluku Mezak A. Batlajery, dalam pengantarnya menegaskan bahwa dalam pelaksanaan tupoksi Kanwil Kemenkumham Maluku sebagai perpanjangan tangan di daerah, siap menfasilitasi pembentukan produk hukum daerah dan sebagai pemenuhan atas amanat pasal 58 ayat (2) UU Nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.<\/p>\n

Mezak menjabarkan bahwa Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Ranperda Provinsi yang berasal dari Gubernur dilaksanakan oleh Kementerian atau Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Perpu.<\/p>\n

Menurut Kepala Satpol PP Provinsi Maluku, J.A. Adriaansz bahwa penyusunan Ranperda ini dimaksudkan untuk menjadi payung hukum bagi pelaksanaan tugas dan fungsi PPNS dilingkup Pemda Provinsi Maluku.<\/p>\n

Kegiatan yang diselenggarakan di Ruang Rapat\u00a0 Utama Kantor Gubernur Maluku, juga dihadiri oleh Perancang Perundang-undangan Kanwil Kemenkumham Maluku dan Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi Maluku<\/p>\n

Sumber :\u00a0 (Humas Kemenkumham Maluku)\u00a0<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

(Vibizmedia – Nasional) Ambon, Kumham Maluku-\u00a0Tenaga \u00a0Perancang Perundang-undangan kembali melakukan Harmonisasi Ranperda Provinsi Maluku tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) guna menyelaraskan, menyesuaikan, memantapkan dan membulatkan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dengan Peraturan Perundang-undangan lain yang lebih tinggi, sederajat maupun yang lebih rendah, sehingga tersusun secara sistematis dan tidak saling bertentangan atau mengalami overlaping. Selain […]<\/p>\n","protected":false},"author":101055,"featured_media":282175,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[1],"tags":[],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\n\n\t\n\t\n\t\n