{"id":282727,"date":"2021-08-17T16:05:06","date_gmt":"2021-08-17T09:05:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.vibizmedia.com\/?p=282727"},"modified":"2021-08-17T16:05:06","modified_gmt":"2021-08-17T09:05:06","slug":"kanwil-gelar-diseminasi-kebijakan-pelaporan-pemilik-manfaat-benefical-ownership-dari-korporasi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.vibizmedia.com\/index.php\/2021\/08\/17\/kanwil-gelar-diseminasi-kebijakan-pelaporan-pemilik-manfaat-benefical-ownership-dari-korporasi\/","title":{"rendered":"Kanwil Gelar Diseminasi Kebijakan Pelaporan Pemilik Manfaat (Benefical Ownership) Dari Korporasi"},"content":{"rendered":"

(Vibizmedia – Nasional) Tenggarong –<\/strong>\u00a0 Korporasi pada saat ini sering disalahgunakan dalam melakukan tindak pidana kasus pencucian uang, terorisme dan korupsi yang mana menyembunyikan identitas pelaku dan hasil kegiatannya, untuk meminimalisir hal tersebut Kanwil Kemenkumham Kaltim melaksanakan kegiatan Diseminasi Kebijakan Pelaporan Pemilik Manfaat (BO) bagi Korporasi dengan tema \u201cMengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme pada hari\u00a0Senin, (16\/08\/2021).\u00a0<\/strong><\/p>\n

Kegiatan ini dihadiri secara langsung oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Sri Lastami), Pejabat Struktural dan dihadiri juga oleh Pengda INI Kabupaten Kutai Kartanegara dan Samarinda, Lapas Kelas IIA Tanggarong, Lapas Perempuan Kelas IIA Samarinda, LPKA Kelas IIA Samarinda dan sebagai Narasumber Bapak Anto Ikayadi (Profesional) dan JFT Penyuluh Hukum pada Kantor Wilayah sebagai Narasumber.<\/p>\n

Kegiatan diawali penyampaian sambutan dari Ketua Panitia yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Hukum (Munaji) menegaskan kegiatan Diseminasi Kebijakan Pelaporan Pemilik Manfaat (Beneficial Ownersip) Dari Korporasi Tahun Anggaran 2021 bertujuan untuk Meningkatkan pemahaman mengenai penyampaian informasi pemilik manfaat melalui Sistem Administrasi Badan Hukum dan Sistem Administrasi Badan Usaha.,<\/p>\n

\u201cTujuan diselenggarakannya acara ini adalah untuk meningkatkan pemahaman mengenai penyampaian informasi pemilik manfaat melalui Sistem Administrasi Badan Hukum dan Sistem Administrasi Badan Usaha sehingga diharapkan setiap korporasi yang melakukan pengesahan maupun perubahan dapat melakukan pengisian data pemilik manfaat yang akan menjadi database dan menjadi bagian dari proses pengawasan korporasi dan meningkatkan jumlah korporasi (PT, CV, Yayasan dan Koperasi) yang melaporkan pemilik manfaatnya (Beneficial Ownership<\/em>) ke sistem AHU Online di Provinsi Kalimantan Timur,\u201d\u00a0Sebut Munaji.<\/strong><\/p>\n

Kemudian dilanjutkan sambutan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Ibu Sri Lastami) yang dalam hal ini mewakili Bapak Kakanwil Kemenkumham Kaltim sekaligus membuka acara secara resmi menyampaikan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI mempunyai tugas dalam hal pelaksanaan dan pengawasan Pemilik Manfaat atau dikenal sebagai\u00a0Beneficial Ownership<\/em>.,<\/p>\n

\u201cPelaksanaan dan pengawasan Pemilik Manfaat atau dikenal sebagai\u00a0Beneficial Ownership<\/em>\u00a0tertuang jelas di dalam\u00a0Permenkumham Nomor 15 Tahun 2019<\/a>\u00a0tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi dan\u00a0Permenkumham Nomor 21 Tahun 2019<\/a>\u00a0tentang Tata Cara Pengawasan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi, dimana peraturan tersebut merupakan tindak lanjut dari terbitnya\u00a0Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018<\/a>\u00a0tentang Penerapan Prinsip Mengenai Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme,\u201d\u00a0Jelas Sri Lastami.<\/strong><\/p>\n

Selain itu juga Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Sri Lastami) menyampaikan hasil penelitian\u00a0Financial Action Task Force<\/em>\u00a0(FATF) \u00a0terhadap pengaturan dan penerapan transparansi informasi pemilik manfaat.,<\/p>\n

\u201cBerdasarkan hasil penelitian FATF terhadap pengaturan dan penerapan transparansi informasi pemilik manfaat menyatakan masih rendahnya informasi pemilik manfaat yang cepat, mudah \u00a0dan akurat \u00a0di Indonesia telah dimanfaatkan oleh para pelaku tindak pidana \u00a0untuk menyembunyikan identitas pelaku usaha dan menyamarkan hasil dari tindak pidananya,\u201d\u00a0Ucapnya.\u00a0 \u00a0<\/strong><\/p>\n

Diakhir sambutan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM mengucapkan selamat mengikuti kegiatan Diseminasi Kebijakan Pelaporan Pemilik Manfaat (Beneficial Ownersip<\/em>) Dari Korporasi Tahun Anggaran 2021 dan berharap agar para peserta berperan aktif dalam diskusi dan dapat bermanfaat,\u00a0Tutupnya.<\/strong><\/p>\n

Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan diskusi bersama Narasumber Anto Ikayadi dan JFT Penyuluh Hukum pada Kantor Wilayah Kemenkumham Kaltim dengan dimoderatori oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Sri Lastami).<\/p>\n

Sumber : (Red.Humas Kumham Kaltimtara)<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

(Vibizmedia – Nasional) Tenggarong –\u00a0 Korporasi pada saat ini sering disalahgunakan dalam melakukan tindak pidana kasus pencucian uang, terorisme dan korupsi yang mana menyembunyikan identitas pelaku dan hasil kegiatannya, untuk meminimalisir hal tersebut Kanwil Kemenkumham Kaltim melaksanakan kegiatan Diseminasi Kebijakan Pelaporan Pemilik Manfaat (BO) bagi Korporasi dengan tema \u201cMengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka […]<\/p>\n","protected":false},"author":101055,"featured_media":282729,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[1],"tags":[],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\n\n\t\n\t\n\t\n