{"id":283841,"date":"2021-08-23T17:42:00","date_gmt":"2021-08-23T10:42:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.vibizmedia.com\/?p=283841"},"modified":"2021-08-23T17:42:00","modified_gmt":"2021-08-23T10:42:00","slug":"pemerintah-melalui-lima-kementerian-lembaga-berantas-pinjaman-online-ilegal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.vibizmedia.com\/index.php\/2021\/08\/23\/pemerintah-melalui-lima-kementerian-lembaga-berantas-pinjaman-online-ilegal\/","title":{"rendered":"Pemerintah Melalui Lima Kementerian\/Lembaga Berantas Pinjaman Online Ilegal"},"content":{"rendered":"

(Vibizmedia \u2013 Economy & Business) Lima kementerian\/lembaga (K\/L) menegaskan komitmennya untuk memperkuat langkah-langkah pemberantasan pinjaman online (pinjol) ilegal yang tengah marak terjadi dan merugikan masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan dalam pernyataan bersama pimpinan lima K\/L tersebut, yaitu Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate, dan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki, Jumat (20\/08\/2021).<\/p>\n

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyampaikan, pihaknya selama ini telah melakukan berbagai kebijakan untuk memberantas pinjol ilegal melalui Satgas Waspada Investasi (SWI), termasuk menjalankan berbagai program edukasi kepada masyarakat untuk menggunakan fintech lending yang terdaftar atau berizin di OJK dan mencegah masyarakat memanfaatkan pinjaman ilegal ini.<\/p>\n

\u201cKami mengapresiasi upaya-upaya yang telah dilakukan oleh seluruh anggota SWI lainnya, di antaranya adalah melakukan cyber patrol, melakukan pemblokiran rutin situs dan juga aplikasi pinjol ilegal, menertibkan koperasi simpan pinjam yang menawarkan pinjaman online, melakukan pelarangan payment gateway, dan melakukan proses hukum terhadap pinjol ilegal,\u201d ujar Wimboh.<\/p>\n

OJK juga telah mendapatkan respons positif dari Google atas permintaan kerja sama mengenai syarat aplikasi pinjaman pribadi di Indonesia yang sering disalahgunakan oleh pinjol ilegal. Terhitung sejak tanggal 28 Juli 2021, Google menambahkan persyaratan tambahan kelayakan bagi aplikasi pinjaman pribadi antara lain berupa dokumen lisensi atau terdaftar di OJK.<\/p>\n

\u201cPinjaman online ilegal harus kita basmi bersama karena pelaku pinjaman online ilegal membebani dan merugikan masyarakat. Ke depannya, OJK, BI, Kominfo, Kemenkop UKM, dan Polri harus menerapkan strategi yang lebih efektif, terstruktur dan terarah untuk membasmi pinjaman online ilegal, yang kami wujudkan bersama dalam Pernyataan Bersama ini,\u201d tegasnya.<\/p>\n

Selanjutnya, Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen dan mendukung penuh setiap upaya dan langkah bersama untuk menjaga agar sektor keuangan dapat terus tumbuh secara sehat dan berkontribusi positif dan efektif terhadap pemulihan ekonomi.<\/p>\n

Perry menyampaikan, BI berkomitmen untuk selalu menjadi mitra strategis dalam sinergi antarotoritas dalam mentransmisikan kebijakan, tanpa terganggu oleh adanya praktik bisnis yang tidak sehat seperti pinjol ilegal.<\/p>\n

Sementara itu, Menkominfo Johnny G. Plate menyatakan kemajuan sektor teknologi finansial (tekfin) terutama peer-to-peer lending fintech atau platform pinjaman online, merupakan suatu hal yang membanggakan namun juga harus disikapi dengan hati-hati.<\/p>\n

\u201cNamun kita tetap harus berhati-hati karena sejak tahun 2018 sampai 17 Agustus 2021, Kementerian Kominfo telah memutus akses 3.856 konten terkait fintech yang melanggar peraturan perundangan, termasuk platform pinjaman online tanpa izin\/ilegal,\u201d ujarnya.<\/p>\n

Dalam kesempatan itu, Menkop UKM Teten Masduki menegaskan: \u201cPinjaman online ilegal sudah semakin marak terjadi dan mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat, utamanya di tengah situasi pandemi COVID-19. Melalui Komitmen bersama ini, merupakan langkah konkrit sinergi Kementerian\/Lembaga untuk pencegahan, penanganan, pengaduan, dan penegakan hukum dalam pemberantasan pinjaman online ilegal,\u201d kata Teten.<\/p>\n

Terakhir, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan\u00a0 bahwa pada periode tahun 2018 hingga 2021, pihaknya telah melakukan 14 penegakan hukum pinjaman online ilegal dengan berbagai modus operandi yang merugikan masyarakat.<\/p>\n

Berikut Pernyataan Bersama Lima K\/L tersebut:<\/p>\n

    \n
  1. Pencegahan 1. Memperkuat literasi keuangan dan melakukan program komunikasi secara aktif dan menyeluruh untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat atas penawaran pinjaman online ilegal. 2. Memperkuat program edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kehati-hatian dalam melakukan pinjaman online dan menjaga data pribadi. 3. Memperkuat kerja sama antarotoritas dan pengembang aplikasi untuk mencegah penyebaran pinjaman online ilegal melalui aplikasi dan penyedia jasa telepon seluler untuk menyebarkan informasi kewaspadaan masyarakat atas penawaran pinjaman online ilegal. 4. Melarang perbankan, Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) nonbank, aggregator, dan koperasi bekerja sama atau memfasilitasi pinjaman online ilegal, dan wajib mematuhi prinsip mengenali pengguna jasa (Know Your Customer) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<\/li>\n
  2. Penanganan Pengaduan Masyarakat 1. Membuka akses pengaduan masyarakat. 2. Melakukan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing Kementerian\/Lembaga dan\/atau melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk dilakukan proses hukum.<\/li>\n
  3. Penegakan Hukum 1. Melakukan proses hukum terhadap pelaku pinjaman online ilegal sesuai kewenangan masing-masing Kementerian\/Lembaga. 2. Melakukan kerja sama internasional dalam rangka pemberantasan operasional pinjaman online ilegal lintas negara.<\/li>\n<\/ol>\n

    Tindak lanjut Pernyataan Bersama ini akan diwujudkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pemberantasan Pinjaman Online Ilegal yang akan memuat langkah-langkah dari masing-masing K\/L yang terkoordinasi dalam Satuan Tugas Waspada Investasi.<\/p>\n

     <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    (Vibizmedia \u2013 Economy & Business) Lima kementerian\/lembaga (K\/L) menegaskan komitmennya untuk memperkuat langkah-langkah pemberantasan pinjaman online (pinjol) ilegal yang tengah marak terjadi dan merugikan masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan dalam pernyataan bersama pimpinan lima K\/L tersebut, yaitu Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Kepala Kepolisian Negara Republik […]<\/p>\n","protected":false},"author":101011,"featured_media":283843,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[188,22,192],"tags":[2047,28413],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\n\n\t\n\t\n\t\n