(Vibizmedia – Nasional) Pontianak – Menindaklanjuti ketentuan Pasal 42 dan 43 Permenkumham Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE, dan Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Sistem Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: SEK-TI.04.02-13 dan Nomor: PERJ.103\/BSSN\/SU\/KH.02.01\/06\/2020, maka pada Kamis, 9 September 2021, Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. melaksanakan sosialisasi sertifikat elektronik kepada seluruh Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis melalui media zoom meeting.<\/p>\n
Ikut serta mewakili Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalbar dalam kegiatan ini, JFT Pranata Komputer, perwakilan dari Subbag Kepegawaian, serta perwakilan dari Divisi Keimigrasi. Para peserta yang mewakili kanwil kalbar ini mengikuti kegiatan tersebut dari ruang rapat kepala kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM<\/p>\n
Dalam paparannya Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. menyampaikan, ketentuan tentang pemanfaatan sertifikat elektronik ini di atur dalam dua hal, yakni Kewajiban setiap orang melakukan pengamanan atas tanda tangan elektronik dan Kewajiban Penyelenggara System Elektronik atas Informasi Elektronik dan\/atau Dokumen Elektronik. Sementara yang menjadi dasarnya hukumnya adalah, Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang PSTE, serta Permenkumham Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE Kumham.<\/p>\n
Sumber :Humas\u00a0 Kanwil Kalbar<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
(Vibizmedia – Nasional) Pontianak – Menindaklanjuti ketentuan Pasal 42 dan 43 Permenkumham Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE, dan Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Sistem Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: SEK-TI.04.02-13 dan Nomor: […]<\/p>\n","protected":false},"author":101055,"featured_media":286495,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[1],"tags":[],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\n\n\t\n\t\n\t\n