(Vibizmedia – Nasional) Mataram, 9 September 2021 – Pentingnya sinergitas yang dijalin oleh Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Provinsi NTB untuk menegakkan kedaulatan Indonesia bukan saja merupakan persoalan yang dihadapi keimigrasian semata. Parlindungan, selaku Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB, dalam Rapat TIMPORA kali ini mengingatkan pentingnya menyatukan visi dan misi.<\/p>\n
Menurut Parlin, sapaan akrabnya, penyatuan visi misi ini merupakan salah satu persiapan dalam rangka mensukseskan event internasional MotoGP dan Super Bike di Kuta Mandalika. Ia juga memaparkan berbagai isu-isu strategis salah satunya beberapa kasus pidana dan pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing bila dibandingkan dengan jumlah SDM pegawai imigrasi di NTB sangat kurang efektif.<\/p>\n
“Karena kurangnya SDM ini, diharapkan kehadiran TIMPORA merupakan bentuk penguatan pengawasan kegiatan dan keberadaan orang asing di NTB,” tutur Parlin.<\/p>\n
Selain itu, dibahas juga daftar inventaris masalah-masalah terkait orang asing. AS Ops Kajati NTB, Munip, mengatakan keberhasilan TIMPORA tidak terlepas dari Identifikasi masalah, koordinasi, transparansi dan sinergitas.<\/p>\n
Wiwik dari Badan Penanaman Modal dalam rapat ini membahas terkait hasil pengawasannya bahwa banyaknya PMA (Penanaman Modal Asing) banyak menggunakan orang lokal sebagai pemilik (nominee) dalam menghindari pajak. Menanggapi hal ini, Parlin mengatakan untuk menindak tegas kasus nominee dan orang asing ini karena berpotensi menimbulkan pelanggaran baik dari sisi pidana umum, keimgrasian, ketenagakerjaan, perpajakan dan penanaman modal.<\/p>\n
“Dalam rapat ini saya juga berharap kita semua untuk mengedepankan sinergitas dan transparansi dalam penanganan masalah orang asing dalam rangka memajukan wilayah NTB,” tutup Parlin.<\/p>\n
Sumber : Humas Kanwil NTB<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
(Vibizmedia – Nasional) Mataram, 9 September 2021 – Pentingnya sinergitas yang dijalin oleh Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Provinsi NTB untuk menegakkan kedaulatan Indonesia bukan saja merupakan persoalan yang dihadapi keimigrasian semata. Parlindungan, selaku Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB, dalam Rapat TIMPORA kali ini mengingatkan pentingnya menyatukan visi dan misi. […]<\/p>\n","protected":false},"author":101055,"featured_media":286781,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[1],"tags":[],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\n\n\t\n\t\n\t\n