(Vibizmedia – Nasional) Mamuju \u2013 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, H. M. Anwar,\u00a0 menyebut\u00a0 \u00a0bahwa Peraturan daerah atau Perda merupakan elemen terpenting dalam pemerintahan daerah, namun perda maupun produk hukum daerah lainnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<\/p>\n
Hal tersebut Anwar sampaikan saat penyelenggaraan FGD (Focus Group Discussion) Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten\/Kota dari Perspektif Hak Asasi Manusia di\u00a0 Aula Baharuddin Lopa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat,\u00a0 (14\/09\/2021) .\u201cDidasari dari fakta yuridis, sosiologis, dan filosofis, maka dipandang penting bahwa produk hukum daerah, baik Kabupaten atau Kota maupun provinsi, sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan haruslah diberikan evaluasi dan atau pengawasan\u201d kata Anwar<\/p>\n
Sesuai teori,\u00a0 hirarki norma hukum bahwa sebuah norma hukum itu berjenjang dalam suatu tata susunan peraturan Perundang-undangan.\u00a0\u201cOleh karena itu tentu produk hukum daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada diatasnya atau tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan yang sederajat\u201d ujar ia<\/p>\n
Sehingga anwar menilai, adanya landasan Konseptual HAM sebagaimana yang diamanatkan dalam, UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara lebih rinci telah memberikan jaminan adanya penghormatan, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia<\/p>\n
\u201cTerkait dengan evaluasi produk hukum daerah dalam perspektif HAM, maka produk hukum daerah harus memperhatikan parameter dan indikator nilai-nilai Hak Asasi Manusia\u201d pungkasnya.Tak hanya itu, Anwar menambahkan,\u00a0 peraturan yang dibuat harus harmonis dan berperspektif HAM dengan memperhatikan dan menginternalisasikan nilai-nilai HAM sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2012 dan Nomor 77 tahun 2012 tentang Parameter HAM dalam pembentukan Produk Hukum Daerah, serta Permenkumham No 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Materi Muatan HAM dalam Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.<\/p>\n
Sebagai\u00a0 Narasumber pada kegiatan ini, Dr. Hidayat\u00a0 yasin dari Ditjen HAM Kemenkumham RI dan juga Kepala Satpol PP Kab. Polman Arifin , hadir\u00a0 pula Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM Andi Fahrizal, JFT\u00a0 Perancang Perundang-Undangan Kumham Sulbar , Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sulbar, Akademisi, Ormas dan kalangan mahasiswa.<\/p>\n
Sumber :\u00a0 Humas Kanwil Sulbar<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
(Vibizmedia – Nasional) Mamuju \u2013 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, H. M. Anwar,\u00a0 menyebut\u00a0 \u00a0bahwa Peraturan daerah atau Perda merupakan elemen terpenting dalam pemerintahan daerah, namun perda maupun produk hukum daerah lainnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal tersebut Anwar sampaikan saat penyelenggaraan FGD (Focus Group Discussion) […]<\/p>\n","protected":false},"author":101055,"featured_media":287193,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[1],"tags":[],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\n\n\t\n\t\n\t\n