(Vibizmedia – Nasional) Jambi, Jum\u2019at ( 01\/10\/2021) Salah satu sub sistem dari instrumen pembangunan nasional adalah di bidang hukum, diantaranya \u00a0Peraturan Perundang-undangan. Permasalahan yang kerap terjadi di tengah-tengah masyarakat dan selalu menjadi isu yang sangat mengemuka. Yang kerap terjadi yaitu \u00a0tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan daerah yang sederajat dengan peraturan perundang-undangan tingkat pusat. Salah satu penyebabnya adalah karena masih terjadinya ego sectoral.<\/p>\n
Karena itu, \u00a0dalam pembentukan Peraturan perundang-undangan \/Perda perlu melakukan sinegitas dan melibatan JFT Perancang Peraturan Perundang-Undangan didaerah. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi dalam hal ini memberikan Fasilitas berupa tenaga ahli dalam hal merancang Peraturan Perundang-undangan.<\/p>\n
Bertempat di Aula Kantor Wilayah, beberapa utusan dari Pemerintah Kota Sungai Penuh yang diwakili oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Sungai Penuh\u00a0Padrinal<\/strong>\u00a0beserta tim dari Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (DPPPA) dan selain dari pada itu perlu dilakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan\u00a0proses keselarasan dan keserasian asas dan sistem hukum sehingga menghasilkan\u00a0peraturan\u00a0(sistem hukum) yang harmonis.<\/p>\n Kepala Kantor Wilayah\u00a0Mhd. Jahari Sitepu<\/strong>\u00a0membuka secara resmi kegiatan Harmonisasi Ranperda. Beliau menyatakan bahwa Penyusunan dan Pembahasan Peraturan Daerah harus taat asas, tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.<\/p>\n Lebih lanjut Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM\u00a0Parsaoran Simaibang<\/strong>\u00a0dalam pengantar Pelaksanaan Pengharmonisasian menyampaikan bahwa harmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan suatu kebutuhan, mengingat bahwa permasalahan pembangunan hukum semakin hari semakin membutuhkan pendekatan holistik. \u201c Di era globalisasi, pendekatan penanganan pembangunan yang masih mengandalkan pada pendekatan sektoral hanya akan mengakibatkan penyelesaian yang tambal sulam, \u00a0yang menyebabkan \u00a0permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan nasional\u201d ujarnya.<\/p>\n Pada akhirnya, harmonisasi peraturan perundang-undangan\u00a0merupakan suatu proses keselarasan dan keserasian asas dan sistem hukum yang tidak bisa ditinggalkan, agar menghasilkan\u00a0peraturan\u00a0(sistem hukum) yang harmonis. (dok\/foto : HUMAS)<\/p>\n Sumber : Humas Kemenkumham Jambi<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" (Vibizmedia – Nasional) Jambi, Jum\u2019at ( 01\/10\/2021) Salah satu sub sistem dari instrumen pembangunan nasional adalah di bidang hukum, diantaranya \u00a0Peraturan Perundang-undangan. Permasalahan yang kerap terjadi di tengah-tengah masyarakat dan selalu menjadi isu yang sangat mengemuka. Yang kerap terjadi yaitu \u00a0tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan daerah yang sederajat dengan peraturan perundang-undangan tingkat pusat. Salah satu […]<\/p>\n","protected":false},"author":101055,"featured_media":289743,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[1],"tags":[],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\n\n\t\n\t\n\t\n