(Vibizmedia – Samarinda) Peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi salah satu tujuan reformasi birokrasi. Pemerintah melalui Kemeterian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara (Kemenpan RB) telah menerbitkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP), setiap daerah diwajibkan untuk membangun MPP. Untuk itu, perlu adanya integrasi kegiatan pelayanan publik melalui adanya MPP<\/p>\n
“MPP merupakan pengintegrasian tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi,” ucap Wapres saat memimpin Rapat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelayanan Publik, di Pendopo Odah Etam, Rumah Jabatan Gubernur Kalimantan Timur, Jl. Gajah Mada No. 2 Kota Samarinda, Selasa (02\/11\/21).<\/p>\n
Menurut Wapres, adanya MPP merupakan penyempurnaan fungsi pelayanan terpadu yang memudahkan bagi masyarakat.<\/p>\n
“Ini merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, dan nyaman,” tambahnya.<\/p>\n
Selain membahas mengenai program peningkatan kualitas pelayanan publik dan upaya pemberdayaan masyarakat, Wapres juga mendengarkan laporan penanganan Covid-19 dari seluruh bupati\/wali kota Kalimantan Timur.<\/p>\n
“Secara keseluruhan sudah baik, tapi kita harus tetap waspada dengan mobilitas masyarakat, karena itu penting untuk terus melakukan testing, tracing, dan treatment, serta vaksinasi,” tutur Wapres.<\/p>\n
Selain itu, Wapres juga menekankan peningkatan kualitas hidup melalui pemberdayaan untuk menyejahterakan masyarakat, khususnya melalui UMKM.<\/p>\n
“Melalui pemberdayaan ini kita harapkan, karena bantuan sosial itu lebih kepada bertahan hidup, tapi pengurangan kemiskinannnya melalui pemberdayaan,” ujarnya.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
(Vibizmedia – Samarinda) Peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi salah satu tujuan reformasi birokrasi. Pemerintah melalui Kemeterian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara (Kemenpan RB) telah menerbitkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP), setiap daerah diwajibkan untuk membangun MPP. Untuk itu, perlu adanya integrasi kegiatan pelayanan publik melalui adanya MPP “MPP […]<\/p>\n","protected":false},"author":101065,"featured_media":293165,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[1,188],"tags":[17121,4281,8375],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\n\n\t\n\t\n\t\n