(Vibizmedia – Nasional) Banjarmasin, Humas_Info – Untuk menindaklanjuti rencana penyusunan 2 Naskah Akademik Raperda Kabupaten Tapin tentang Kepemudaan dan Keolahragaan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Tapin melakukan kunjungan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan. Kunjungan disambut oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kepala Bidang Hukum, dan Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkumham Kalsel bertempat di ruang Legal Drafter Kanwil Kalsel, Jum’at (05\/11).<\/p>\n
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ngatirah dalam sambutannya menyampaikan perlunya peran Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam penyusunan Raperda. “Peran Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkumham Kalsel di antaranya dalam harmonisasi dan termasuk pula dalam penyusunan Naskah Akademik. Ketika menyusun suatu rancangan memerlukan naskah akademik dan perancang sudah terlatih untuk itu melalui pendidikan dan telah berpengalaman,” ujarnya.<\/p>\n
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Tapin, Jamhuri menyampaikan, “kami mengharapkan bantuan dan kerja samanya dalam membuat draf Perda Kepemudaan dan Keolahragaan. Di daerah Kabupaten Tapin, belum ada Perda itu. Kami memberikan reward hanya melalui SK Bupati sebagai payung hukumnya,” ungkapnya.<\/p>\n
Dalam diskusi dan tanya jawab dibahas mengenai materi yang akan diatur dalam Raperda, kewenangan daerah, prestasi atlet di daerah, insentif untuk atlet dan pelatih, sarana dan prasarana, serta olahraga unggulan. (Humas Kanwil Kalsel, foto dan teks: Vina, ed: eko)<\/p>\n
Sumber : Humas Kemenkumham Kalsel<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
(Vibizmedia – Nasional) Banjarmasin, Humas_Info – Untuk menindaklanjuti rencana penyusunan 2 Naskah Akademik Raperda Kabupaten Tapin tentang Kepemudaan dan Keolahragaan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Tapin melakukan kunjungan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan. Kunjungan disambut oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kepala Bidang Hukum, dan Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil […]<\/p>\n","protected":false},"author":101055,"featured_media":293649,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[1],"tags":[],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\n\n\t\n\t\n\t\n