(Vibizmedia-Nasional) Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyadari pandemi Covid-19 dengan cepat mengakselerasi aktivitas masyarakat, bisnis, dan pemerintahan dalam penggunaan digital teknologi. Banyak aktivitas pribadi dan publik yang beralih menggunakan digital teknologi termasuk terkait aktivitas keuangan.<\/p>\n
\u201cDalam konteks itu, Indonesia memiliki strategi nasional terkait inklusi keuangan yang menurut saya ini salah satu yang paling penting,\u201d ungkap Menkeu saat menjadi panelis acara \u201cInfinity Panel : Fintech for an Inclusive Growth Across the Globe\u201d secara daring, Jumat (03\/12).<\/p>\n
Pertama, pembangunan infrastruktur. Pemerintah memastikan terdapat infrastruktur yang memadai sehingga akses layanan keuangan dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat.<\/p>\n
Kedua, meningkatkan literasi keuangan. Menkeu menyebut, literasi keuangan masyarakat Indonesia hanya berkisar di bawah 40%. Sementara itu, dalam menggunakan teknologi digital dalam aktivitas keuangan dibutuhkan kemampuan untuk memahami data dan risiko peretasan dalam penyalahgunaan.<\/p>\n
\u201cBanyak yang harus dilakukan untuk melindungi masyarakat. Karena ketika mereka memiliki akses pada teknologi digital terutama layanan keuangan, sementara mereka tidak memiliki literasi keuangan maka mereka menjadi sangat rentan dan menjadi sasaran penyalahgunaan aktivitas ilegal ini,\u201d jelas Menkeu.<\/p>\n
Ketiga, terkait keamanan data. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memastikan Pemerintah melindungi data aktivitas elektronik masyarakat.<\/p>\n
\u201cAda hukum dan kepastian bahwa kerahasiaan dan pengamanan data menjadi sesuatu yang perlu dan harus diamankan. Ini menjadi standar yang muncul untuk semua layanan digital di Indonesia,\u201d ungkap Menkeu.<\/p>\n
Indonesia juga berkomitmen untuk mendukung standar global. Menkeu mencontohkan dalam pertukaran informasi global dalam bidang perpajakan. Banyaknya upaya untuk menghindari pajak tidak dapat diatasi oleh satu negara, sehingga dibutuhkan usaha bersama regional dan global melalui perjanjian untuk menyediakan pertukaran informasi yang membutuhkan teknologi digital, protokol, serta standar teknis yang memastikan keamanan data yang ditukarkan.<\/p>\n
\u201cDalam hal itu, Indonesia menggunakan standar OECD sehingga kita dapat menerima informasi dengan aman dan selamat, serta kita juga akan dapat bertukar data dengan orang lain dalam keamanan dan keselamatan yang sama,\u201d pungkas Menkeu.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
(Vibizmedia-Nasional) Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyadari pandemi Covid-19 dengan cepat mengakselerasi aktivitas masyarakat, bisnis, dan pemerintahan dalam penggunaan digital teknologi. Banyak aktivitas pribadi dan publik yang beralih menggunakan digital teknologi termasuk terkait aktivitas keuangan. \u201cDalam konteks itu, Indonesia memiliki strategi nasional terkait inklusi keuangan yang menurut saya ini salah satu yang paling penting,\u201d […]<\/p>\n","protected":false},"author":101023,"featured_media":296707,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[1,188,8873],"tags":[],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\n\n\t\n\t\n\t\n