{"id":298137,"date":"2021-12-19T00:22:32","date_gmt":"2021-12-18T17:22:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.vibizmedia.com\/?p=298137"},"modified":"2021-12-19T00:25:11","modified_gmt":"2021-12-18T17:25:11","slug":"kanwil-kalbar-gelar-giat-peningkatan-pemahaman-penyusunan-naskah-akademik","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.vibizmedia.com\/index.php\/2021\/12\/19\/kanwil-kalbar-gelar-giat-peningkatan-pemahaman-penyusunan-naskah-akademik\/","title":{"rendered":"Kanwil Kalbar Gelar Giat Peningkatan Pemahaman Penyusunan Naskah Akademik"},"content":{"rendered":"

(Vibizmedia – Kalbar) Pontianak<\/strong>\u00a0\u2013 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat melalui Divisi Pelayanan Hukum dan HAM menggelar Kegiatan Peningkatan Pemahaman Penyusunan Naskah Akademik Tahun 2021 di Aula Kanwil Kemenkumham Kalbar, Kamis (16\/12).<\/p>\n

Kepala Bidang Hukum, Edy Gunawan, selaku Ketua Panitia melaporkan bahwa dasar pelaksanaan kegiatan adalah Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2021 BPHN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Satuan Kerja \u00a0Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat Nomor: SP DIPA-013.08.2.408839\/2020 tanggal 24 November 2020 dan tema pada kegiatan kali ini adalah \u201cDengan Penyusunan Naskah Akademik Yang Terencana, Terpadu, Sistematis dan Aspiratif Kita Wujudkan Peraturan Daerah Yang Berkualitas dan Berkepastian\u201d.<\/p>\n

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Toman Pasaribu, yang mewakili Kepala Kantor Wilayah dalam sambutannya mengatakan sebagai negara\u00a0 hukum,\u00a0 segala\u00a0 aspek\u00a0 kehidupan\u00a0 dalam\u00a0 bidang\u00a0 kemasyarakatan,\u00a0 kebangsaan,\u00a0 dan kenegaraan\u00a0 termasuk pemerintahan\u00a0 harus\u00a0 berdasarkan\u00a0 atas\u00a0 hukum\u00a0 yang\u00a0 sesuai\u00a0 dengan sistem\u00a0 hukum\u00a0 nasional.\u00a0 Sistem\u00a0 hukum\u00a0 nasional\u00a0 merupakan\u00a0 hukum\u00a0 yang berlaku\u00a0 di Indonesia\u00a0 dengan\u00a0 semua\u00a0 elemennya\u00a0 yang\u00a0 saling\u00a0 menunjang\u00a0 satu\u00a0 dengan\u00a0 yang\u00a0 lain\u00a0 dalam rangka\u00a0\u00a0 mengantisipasi\u00a0\u00a0 dan\u00a0\u00a0 mengatasi\u00a0 permasalahan\u00a0\u00a0 yang\u00a0\u00a0 timbul\u00a0\u00a0 dalam\u00a0\u00a0 kehidupan bermasyarakat,\u00a0 berbangsa,\u00a0\u00a0 dan\u00a0\u00a0 bernegara. Dengan\u00a0\u00a0 status\u00a0\u00a0 negara\u00a0\u00a0 hukum,\u00a0\u00a0 Indonesia mewujudkan\u00a0 hukum\u00a0 yang\u00a0 berlaku\u00a0 melalui hukum\u00a0 tertulis\u00a0 yaitu\u00a0 peraturan\u00a0 perundang-undangan.<\/p>\n

Tahap\u00a0 perencanaan\u00a0 merupakan\u00a0 langkah\u00a0 pertama\u00a0 yang\u00a0 dilakukan\u00a0 untuk\u00a0 mencapai tujuan\u00a0\u00a0 pembentukan\u00a0\u00a0 peraturan\u00a0\u00a0 perundang-undangan\u00a0\u00a0 yang\u00a0\u00a0 baik.\u00a0\u00a0 Salah\u00a0\u00a0 satu\u00a0\u00a0 kegiatan perencanaan\u00a0\u00a0 pembentukan\u00a0 peraturan\u00a0\u00a0 perundang-undangan\u00a0\u00a0 adalah\u00a0\u00a0 penyusunan\u00a0\u00a0 Naskah Akademik.\u00a0 Melalui\u00a0 kajian\u00a0 dan\u00a0 penyusunan\u00a0 Naskah\u00a0 Akademik,\u00a0 diharapkan\u00a0 peraturan perundang-undangan\u00a0 yang\u00a0 dibentuk\u00a0 dapat\u00a0 memenuhi\u00a0 pencapaian\u00a0 tujuan\u00a0 pembentukan, dapat dilaksanakan dan ditegakkan.<\/p>\n

Kepala Subbidang Penyusunan Naskah Akademik Polhukampem BPHN RI, Tyas Dian Anggraeni, yang bertindak sebagai narasumber memaparkan tentang Urgensi Penyusunan Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. Naskah Akademik merupakan bahan baku yang dibutuhkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang maupun Peraturan Daerah). \u00a0Dengan dukungan naskah akademik yang baik diharapkan dapat disusun peraturan perundang-undangan yang baik, aplikatif dan futuristik.<\/p>\n

Penyusunan RUU & Raperda yang disertai Naskah Akademik yang baik akan mengurangi PUU bermasalah karena dalam pembuatan Naskah Akademik tersebut akan termuat dengan cermat landasan filosofis, sosiologis dan yuridis sebagai dasar penyusunan PUU<\/p>\n

Kabag Peraturan Perundangundangan Kab\/Kota Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Provinsi Kalimantan Barat, Rosiana, juga menjadi salah satu narasumber pada kegiatan. Dalam paparannya yang berjudul Peran Biro Hukum & Bagian Hukum Kab\/Kota Dalam Mengkoordinasikan Perencanaan Pembentukan Perda, Rosiana menjelaskan secara umum tugas Biro Hukum adalah mengkoordinasikan Kebijakan daerah dibidang Peraturan PerUUan Prov. & Kab\/Kota serta BanKum & HAM.<\/p>\n

Fungsi Biro Hukm adalah merumuskan kebijakan Pemda di bidang perUUan Prov. & Kab\/Kota serta Bankum & HAM, penyelenggaraan kegiatan urusan Pemprov di bidang PerUU-an Kab\/Kotaserta Bankum & HAM, pelaksanaan koordinasi dibidang PerUU-an Prov & Kab\/Kotaserta Bankum & HAM, dan pembinaan & pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas & fungsi di bidang hukum pada kab\/kota<\/p>\n

Rosiana juga menjelaskan tujuan Penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan untuk merumuskan pokokpokok pikiran yg akan menjadi bahan &\u00a0 dasar bagi penyusunan Rancangan Peraturan PerUUan.<\/p>\n

Fungsi Penyusunan Naskah Akademik adalah :<\/p>\n