(Vibizmedia-Nasional) Kementerian Komunikasi dan Informatika akan memperluas Program Menuju 100 Smart City tahun 2022 untuk kawasan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) dan wilayah di sekitar Ibukota Negara Baru. Menkominfo Johnny G. Plate menyatakan program itu merupakan kelanjutan Program Smart City di 2021 telah diikuti oleh 98 kota dan kabupaten di Indonesia.<\/p>\n
\u201cSaat ini dari program 100 smart city, 98 kota dari 514 kabupaten kota di Indonesia telah ambil bahagian secara aktif, dan Kominfo meneruskan program Smart City,\u201d ujarnya dalam Forum Pemimpin Redaksi \u201cMendigitalkan Indonesia: Retrospeksi 2021 dan Outlook 2022 Kementerian Kominfo, di Grand Hyatt Jakarta Pusat, Selasa (28\/12\/2021).<\/p>\n
Menkominfo menjelaskan selain 98 kota dan kabupaten yang telah berpartisipasi aktif dalam program Smart City 2021, terdapat juga 48 kota dan kabupaten yang aktif mengikuti pendampingan program Smart City.<\/p>\n
\u201cJadi ada tambahan sekitar 48 kota yang masuk dalam program Smart City Kominfo. Smart City ini kita akan dorong agar di wilayah-wilayah destinasi wisata super prioritas juga nanti didukung dengan pemerintahan atau kota-kota yang cerdas, juga di wilayah ibukota negara harus didukung dengan kawasan yang mempunyai kemampuan kota cerdas,\u201d jelasnya.<\/p>\n
Menurut Menteri Johnny, Kementerian Kominfo setiap tahunnya akan melakukan evaluasi terhadap program Smart City. \u201cEvaluasi itu dilakukan seiring dengan pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang diimbangi dengan memperhatikan tata kelola ruang digital yang memadai,\u201d tandasnya.<\/p>\n
Selain fokus pada program Smart City dalam mewujudkan pemerintahan berbasis digital, Kementerian Kominfo telah menangani konsolidasi dan interoperabilitas pusat data pemerintah. Menteri Johnny menyatakan hal itu belum banyak diketahui masyarakat luas.<\/p>\n
\u201cIni yang banyak belum tahu, selama ini di Indonesia ada sekitar 2.700 pusat data pemerintah dan hanya 3% diantaranya yang cloud atau memenuhi standar global. Selebihnya, pusat-pusat data yang sangat sederhana. Sehingga kita tidak kaget apabila terjadi masalah pada saat kita lakukan interoperabilitas data diantar kementerian dan lembaga, pusat dan daerah, khususnya yang berkaitan dengan Covid-19,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Menkominfo banyak mendengar terkait persoalan pusat data pemerintah yang realitanya sulit untuk melakukan interoperabilitas data di Indonesia. Oleh karena itu, Kementerian Kominfo akan mengambil bagian dalam situasi yang sulit tersebut.<\/p>\n
\u201cKominfo mengambil bagian dalam situasi yang begitu sulit, tidak ada pilihan lain harus menyiapkan sajian data yang akurat dalam rangka pengambilan keputusan oleh pemerintah khususnya dalam penanganan pandemi Covid 19,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Untuk itu, Menteri Johnny akan menyiapkan pusat data di Kementerian Kominfo yang saat ini telah melayani 223 instansi pemerintah, termasuk untuk keperluan data bagi penanganan pandemi Covid- 19.<\/p>\n
\u201cPusat datanya ditaruh di Kominfo, kita jaga betul agar keamanan datanya itu terjaga dengan baik. Ini bukan pekerjaan yang gampang, ini pekerjaan yang sangat sensitif, pekerjaan yang sangat sulit. Masyarakat belum semuanya paham, banyak tokoh-tokoh nasional juga belum semuanya paham. Tapi ini terkait dengan masa depan dan kedaulatan negara kita, sehingga Kominfo sangat waspada menanganinya karena ini terkait kedaulatan negara, kedaulatan bangsa, masa depan negara, masa depan bangsa,\u201d paparnya.<\/p>\n
Meskipun semua tata kelola data ditangani dengan baik termasuk data pandemi Covid-19. Namun Kementerian Kominfo harus membangun empat pusat data pemerintah, satu diantaranya sudah dalam tahapan bidding.<\/p>\n
\u201cKita harapkan juga nanti di tahun 2022, tahun 2023 dan setidaknya awal tahun 2024 pusat data ini sudah bisa beroperasi yang kita rencanakan untuk dibangun di wilayah Jabodetabek. Ini pusat data pemerintah government cloud tier IV global standar yang paling tinggi di pusat data,\u201d tandasnya.<\/p>\n
Selain di wilayah Jabodetabek, Kementerian Kominfo menargetkan akan membangun pusat data di Batam, Ibukota Negara Baru dan di Labuan Bajo. Menkominfo menegaskan pembangunan pusat data tidak semata-mata hanya lokasi menentukan kotanya, tetapi juga melihat jaringan tulang punggung yang tersedia di wilayah tersebut.<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
(Vibizmedia-Nasional) Kementerian Komunikasi dan Informatika akan memperluas Program Menuju 100 Smart City tahun 2022 untuk kawasan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) dan wilayah di sekitar Ibukota Negara Baru. Menkominfo Johnny G. Plate menyatakan program itu merupakan kelanjutan Program Smart City di 2021 telah diikuti oleh 98 kota dan kabupaten di Indonesia. \u201cSaat ini dari program […]<\/p>\n","protected":false},"author":101023,"featured_media":299089,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[1,188,8873],"tags":[],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\n\n\t\n\t\n\t\n