(Vibizmedia-Nasional) Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian percepat belanja pemerintah sebagai langkah konkret meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional yang dimulai dari awal tahun anggaran.<\/p>\n
\u201cTerkait dengan pelaksanaan anggaran, kami melihat ada tiga isu yang harus diperhatikan,\u201d kata Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Dody Widodo yang mewakili Menteri Perindustrian pada acara Kick Off Pelaksanaan Anggaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan Kementerian Perindustrian Tahun 2022, dalam keterangannya, pada Jumat, 21 Januari 2022.<\/p>\n
Menurutnya, isu pertama adalah partisipasi publik. \u201cDalam negara demokrasi, tata kelola pemerintahan harus menjadikan partisipasi sebagai bagian tak terpisahkan. Sebab, partisipasi dapat memberikan pengaruh positif terhadap kinerja kebijakan dan kepuasan publik,\u201d jelasnya.<\/p>\n
Secara logis, lanjut Dody, kinerja akan meningkat jika pihak yang merasakan atau memahami persoalan semakin banyak dilibatkan. Di samping itu, partisipasi dapat membangun public trust karena publik merasakan ada pengakuan dan perhatian dari pemerintah serta memiliki ruang yang cukup untuk menyampaikan aspirasi atau pendapat.<\/p>\n
\u201cPenerapan konsep partisipasi publik dalam konteks pembangunan industri manufaktur, dengan demikian perlu diperkuat,\u201d tegasnya. Implementasi tersebut dapat dalam bentuk kolaborasi berbagai stakeholder seperti perguruan tinggi, organisasi civil society, asosiasi-asosiasi, dan pelaku usaha, yang diterapkan dalam setiap proses pembuatan kebijakan atau program pembangunan industri manufaktur.<\/p>\n
Isu kedua adalah akuntabilitas, yang terdiri dari tiga aspek, yaitu tata kelola APBN, organisasi, dan individu. \u201cPada aspek tata kelola APBN, kami tidak banyak menyimpan kekhawatiran mengingat Kemenperin telah mencetak berbagai prestasi yang membanggakan,\u201d ungkap Dody.<\/p>\n
Prestasi tersebut, antara lain realisasi anggaran sebesar 97,45% pada tahun 2021, yang merupakan capaian tertinggi dalam sembilan tahun terakhir, atau naik 4% dibanding tahun 2020. Kemudian, meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berturut-turut selama 13 kali,dan mendapatkan penghargaan Standar Tertinggi Laporan Keuangan Kementerian\/Lembaga dari Kementerian Keuangan.<\/p>\n
Selain itu, Kemenperin menyabet Juara I BMN Award, meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) bagi empat satker dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) bagi enam satker, serta mendapatkan Peringkat IV Kementerian dengan Indeks Integritas.<\/p>\n
Aspek akuntabilitas selanjutnya adalah organisasi, yang terkait dengan transparansi kinerja Kemenperin baik pada input, proses, output, maupun outcome. \u201cIni sangat terkait dengan isu ketiga yang ingin kami sampaikan, yaitu isu efektivitas kebijakan,\u201d sebut Dody.<\/p>\n
Dody mengatakan isu efektivitas kebijakan harus juga dijadikan sebagai isu sentral dalam pelaksanaan anggaran karena sepatutnya dapat mencegah penggunaan uang negara untuk berbagai program yang tidak memberikan dampak atau manfaat yang memadai.<\/p>\n
\u201cAspek terakhir adalah akuntabilitas individu yang berkenaan dengan komitmen dan tanggung jawab individu pegawai terhadap pencapaian hasil,\u201d tandasnya. Dalam hal ini, pembangunan profesionalitas dan kapasitas di kalangan pegawai perlu diperkuat agar dalam melaksanakan tugasnya mereka menggunakan prinsip-prinsip keilmuan dan juga pengalaman.<\/p>\n
\u201cMulai tahun ini, Kemenperin akan menyelenggarakan Executive Partnership Program, yaitu program pengembangan kapasitas pegawai yang berbasis pada pengalaman di lapangan dan berorientasi pada pemecahan masalah terkait dengan pembangunan industri manufaktur nasional,\u201d ungkapnya.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
(Vibizmedia-Nasional) Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian percepat belanja pemerintah sebagai langkah konkret meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional yang dimulai dari awal tahun anggaran. \u201cTerkait dengan pelaksanaan anggaran, kami melihat ada tiga isu yang harus diperhatikan,\u201d kata Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Dody Widodo yang mewakili Menteri Perindustrian pada acara Kick Off Pelaksanaan Anggaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak […]<\/p>\n","protected":false},"author":10,"featured_media":269259,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[188,8873],"tags":[],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\n\n\n\t\n\t\n\t\n