(Vibizmedia-Nasional) Saat ini dan di masa depan, Indonesia membutuhkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa pembiayaan untuk infrastruktur menjadi sangat penting dan prioritas, sebab pendanaan ini masih menjadi kendala dalam pembangunan infrastruktur.<\/p>\n
\u201cMemobilisasi pembiayaan swasta untuk infrastruktur yang berkelanjutan menjadi sangat penting untuk membuka sumber keuangan untuk mengembangkan infrastruktur yang berkelanjutan,\u201d jelas Sri Mulyani dalam Indonesia PPP-Day Plenary Session secara virtual, Senin, 28 Maret 2022.<\/p>\n
Sri Mulyani menyampaikan pemerintah Indonesia terus menyadari pentingnya peran swasta di dalam pembangunan infrastruktur. Maka dari itu, pemerintah berupaya meningkatkan kesadaran investor sekaligus mengadopsi standar kualitas dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs), yakni penerapan Environmental, Social and Governance (ESG).<\/p>\n
\u201cImplementasi kerangka ESG kami fokus pada tiga bidang. Pertama, komitmen pemilik proyek untuk berkontribusi pada pengurangan karbon. Kedua, penerapan aspek gender untuk inklusivitas. Dan ketiga, penerapan teknologi dan transaksi persiapan serta proses operasi proyek,\u201d katanya.<\/p>\n
Sebagai Presidensi G20, Indonesia juga terus menempatkan pembangunan dan pembiayaan infrastruktur sebagai salah satu agenda yang penting. Indonesia secara aktif terlibat dalam membangun kemitraan yang kuat dengan negara-negara G20 untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan pembiayaan berkelanjutan dalam forum G20 untuk mencapai tujuan pemulihan ekonomi dunia secara bersama dan lebih kuat.<\/p>\n
Sejalan dengan komitmen tersebut, Pemerintah Indonesia telah menyiapkan berbagai skema dan instrumen pembiayaan untuk mengakomodasi kerjasama dengan sektor swasta dalam penyediaan infrastruktur. Salah satunya melalui skema Public Private Partnership (PPP) atau Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).<\/p>\n
\u201cPPP sudah lebih berkembang di mana kita mendapatkan layanan dan efisiensi yang lebih baik melalui siklus hidup proyek. Pada saat yang sama, mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui partisipasi sektor swasta secara lebih efisien, akuntabel, dan transparan,\u201d ungkap Sri Mulyani.<\/p>\n
Di sisi lain, untuk mengoptimalkan skema pembiayaan infrastruktur yang berkelanjutan, Indonesia telah menerapkan skema blended finance yang menggabungkan beberapa sumber pembiayaan dalam satu proyek untuk mencapai kebutuhan infrastruktur yang berkelanjutan dan hijau.<\/p>\n
Salah satu inovasi yang dilakukan adalah menciptakan SDG Indonesia One, sebuah platform kerja sama pendanaan terintegrasi yang dikelola PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan mengkombinasikan dana publik dan dana swasta melalui skema blended finance untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang berorientasi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals – SDGs) di Indonesia. Platform ini bekerja sama untuk mendanai proyek-proyek hijau dengan berbagai pihak, seperti lembaga filantropi, donor bilateral dan multilateral, serta lembaga keuangan iklim.<\/p>\n
\u201cPihak-pihak tersebut bersama dengan pemerintah Indonesia akan berinvestasi dalam proyek hijau dan juga konsisten dengan tujuan pembangunan berkelanjutan,\u201d kata Sri Mulyani.<\/p>\n