(Vibizmedia-Nasional) Dalam setiap pengambilan kebijakan, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat merupakan hal utama bagi pemerintah, seperti halnya dalam upaya mengatasi kelangkaan minyak goreng di masyarakat.<\/p>\n
\u201cSaya ingin menegaskan, bagi pemerintah kebutuhan pokok masyarakat adalah yang utama. Ini prioritas paling tinggi dalam pertimbangan pemerintah setiap membuat keputusan,\u201d ujar Presiden dalam keterangannya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 27 April 2022.<\/p>\n
Presiden mengatakan larangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng ke luar negeri dapat berpotensi mengurangi produksi hasil panen para petani. NMenurutnya, kebijakan tersebut diambil untuk memenuhi pasokan minyak goreng dalam negeri.<\/p>\n
\u201cLarangan ini memang menimbulkan dampak negatif, berpotensi mengurangi produksi hasil panen petani yang tak terserap. Namun tujuan kebijakan ini adalah untuk menambah pasokan dalam negeri hingga pasokan melimpah,\u201d tegasnya<\/p>\n
Presiden pun mendorong kesadaran industri minyak sawit di Tanah Air untuk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan minyak goreng dalam negeri. Jika dilihat dari kapasitas produksi, menurut Presiden, kebutuhan minyak goreng dalam negeri dapat tercukupi.<\/p>\n
\u201cVolume bahan baku minyak goreng yang kita produksi dan kita ekspor jauh lebih besar daripada kebutuhan dalam negeri. Masih ada sisa kapasitas yang sangat besar,\u201d ungkapnya.<\/p>\n
Presiden Jokowi menyadari bahwa kebijakan pelarangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng dapat berdampak pada perekonomian Indonesia. Untuk itu, pemerintah akan mencabut larangan tersebut apabila kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi.<\/p>\n
\u201cBegitu kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi, tentu saya akan mencabut larangan ekspor karena saya tahu negara perlu pajak, negara perlu devisa, negara perlu surplus neraca perdagangan,\u201d katanya.<\/p>\n