(Vibizmedia-Nasional) Wakil Presiden Ma\u2019ruf Amin meminta komitmen kementerian\/lembaga untuk melaksanakan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting sesuai dengan kewenangan masing-masing. Perpres tersebut memuat acuan yang harus dicapai oleh pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting.<\/p>\n
\u201cTarget penurunan (stunting) untuk 14 persen tahun 2024 ini harus kita capai, dan saya mengharap semua pihak supaya bersungguh-sungguh menjalankan program yang menjadi tanggung jawabnya dan berkolaborasi, mengedepankan terobosan-terobosan menjadikan Perpres 72 dan Rencana Aksi Nasional Penuruan Angka Stunting Indonesia itu sebagai acuannya,\u201d ungkap Wapres Ma’ruf Amin saat memimpin Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu, 11 Mei 2022.<\/p>\n
Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 yang dilaksanakan Kementerian Kesehatan, angka prevalensi stunting di Indonesia pada 2021 sebesar 24,4 persen atau menurun 6,4 persen dari angka 30,8 persen pada 2018.<\/p>\n
Wapres Ma’ruf Amin menyampaikan salah satu aksi konkret yang dapat dilakukan dalam mengimplementasikan Perpres tersebut adalah dengan melakukan intervensi secara intensif. Untuk itu, Wapres meminta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy untuk segera menyusun langkah intervensi spesifik tersebut.<\/p>\n
\u201cKepada Pak Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, saya harap agar intervensi dibuat lebih spesifik dan intensif, dan dipastikan pelaksanaannya efektif dan tepat sasaran. Sebab banyak ada di berbagai kementerian dan lembaga,\u201d jelasnya.<\/p>\n
Dari sisi pelaksanaan, Wapres meminta Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo, selaku Ketua Pelaksana TPPS Pusat, untuk meningkatkan koordinasi dengan K\/L secara rutin dan intensif. Ia menekankan, penurunan stunting tidak mungkin hanya dilakukan oleh satu lembaga saja.<\/p>\n
\u201cKepada Kepala BKKBN saya harap meningkatkan koordinasi secara rutin dengan kementerian dan lembaga yang terkait, dan memastikan kementerian dan lembaga serta pihak terkait lainnya itu melaksanakan program kerja untuk mendukung pelaksanaan intervensi di lapangan, terutama di 12 provinsi prioritas yang kita sudah tetapkan,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Sementara terkait ketersediaan data, Wapres meminta Kementerian Kesehatan untuk secara rutin mempublikasikan data prevalensi stunting yang mutakhir dan akurat, sehingga data tersebut dapat menjadi acuan nasional dalam menerapkan program-program berikutnya.<\/p>\n
\u201cKepada Menteri Kesehatan supaya meningkatkan cakupan dan kualitas intervensi spesifiknya, memublikasikan data prevalensi stunting-nya di tingkat pusat dan daerah setiap tahun, untuk memastikan keakuratan dan kemutakhiran data terkait stunting sebagai rujukan kebijakannya. Tadi ini data-data itu menjadi penting,\u201d katanya.<\/p>\n
Wapres juga menekankan agar K\/L melakukan sinkronisasi anggaran terkait program penurunan stunting di tanah air.<\/p>\n
\u201cPerlu ada koordinasi, konvergensi antar semua kelembagaan, termasuk juga pengaturan pendanaannya dari berbagai kementerian dan lembaga,\u201d tegasnya.<\/p>\n
Wapres juga berharap agar K\/L dapat menyusun rencana pencapaian setiap target terkait penurunan stunting yang menjadi tanggung jawabnya dan memastikan kecukupan dana, sarana, serta kapasitas implementasinya.<\/p>\n
\u201cPelaksanaan program harus dipantau, dievaluasi dan dilaporkan secara terpadu dan berkala. Sehingga dapat diketahui perkembangan, capaian, dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, yang kemudian kita bisa mengambil langkah berikutnya untuk memastikan target prevalensi 14 persen pada tahun 2024 bisa dicapai,\u201d katanya.<\/p>\n
Wapres juga meminta agar penanganan stunting difokuskan pada daerah-daerah dengan angka prevalensi tinggi dan daerah yang mempunyai jumlah anak stunting tinggi.<\/p>\n
Perlu diketahui, selain Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, dan Nusa Tenggara Barat yang mempunyai prevalensi tinggi. Selain itu, provinsi yang perlu diperhatikan dengan jumlah stunting yang banyak adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten dan Sumatra Utara.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
(Vibizmedia-Nasional) Wakil Presiden Ma\u2019ruf Amin meminta komitmen kementerian\/lembaga untuk melaksanakan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting sesuai dengan kewenangan masing-masing. Perpres tersebut memuat acuan yang harus dicapai oleh pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting. \u201cTarget penurunan (stunting) untuk 14 persen tahun 2024 ini harus kita capai, dan saya mengharap […]<\/p>\n","protected":false},"author":10,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[188,8873],"tags":[],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\t\n