(Vibizmedia \u2013 Economy & Business) Demi menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta pemerintah daerah (pemda) ikut ambil bagian menjaganya.<\/p>\n
Menkeu menilai, ketika pemerintah pusat mengurangi Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) pemda biasanya lalu tidak bisa bergerak secara leluasa.<\/p>\n
\u201cIni yang kita sebetulnya minta supaya daerah makin memiliki kemampuan untuk shock absorber juga,\u201d ujar Menkeu, dikutip dari laman Kemenkeu, Kamis (09\/06\/2022).<\/p>\n
Sri Mulyani menyampaikan bahwa pemda membutuhkan pengelola keuangan yang dapat menjaga APBD saat menghadapi tekanan dan guncangan, seperti yang dialami pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) agar pemerintah daerah bisa melakukan pembiayaan kreatif dan pendanaan yang terintegrasi.<\/p>\n
\u201cTujuannya supaya daerah itu tidak selalu begitu (pemerintah) pusat menggelontorkan banyak, duitnya ngendon di BPD (Bank Pembangunan Daerah). Atau kalau waktu (dananya) diambil, mereka (pemerintah daerah) juga langsung lumpuh. Mestinya bisa melakukan apa yang disebut stabilisasi antarwaktu dan antarpos. Ini yang kita harapkan,\u201d tegasnya.<\/p>\n
Dengan demikian diharapkan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam UU HKPD dapat meningkatkan kemampuan daerah di dalam menciptakan kualitas spending better yang berorientasi pada target pembangunan nasional. Tujuannya untuk menciptakan multiplier effect dalam mendorong transformasi ekonomi dan memperbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.<\/p>\n
\u201cJadi di daerah memang masih perlu terus ditingkatkan kapasitas dan pengelolaan keuangan daerahnya. Tentu kerja sama, komitmen dari seluruh pemerintah daerah, kementerian lembaga akan sangat penting untuk kita bisa bersama-sama menjaga ekonomi, menjaga rakyat, dan menjaga APBN,\u201d pungkas Menkeu.<\/p>\n
Emy T\/Journalist\/Vibizmedia
\nEditor: Emy Trimahanani<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
(Vibizmedia \u2013 Economy & Business) Demi menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta pemerintah daerah (pemda) ikut ambil bagian menjaganya. Menkeu menilai, ketika pemerintah pusat mengurangi Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) pemda biasanya lalu tidak bisa bergerak secara leluasa. \u201cIni yang kita sebetulnya […]<\/p>\n","protected":false},"author":101011,"featured_media":304219,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[22,192],"tags":[10203,29036],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\n\n\t\n\t\n\t\n