(Vibizmedia-Nasional) Kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) semester I 2022 menunjukkan performa yang baik, demikian dinyatakan Direktur Jenderal Anggaran (Dirjen Anggaran) Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata. Realisasi PNBP sampai dengan 30 Juni 2022 mencapai Rp281,0 Triliun atau 58,3% dari Rp481,6 Triliun yang ditargetkan dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, realisasi ini tumbuh sebesar 35,8%.<\/p>\n
Isa pada Media Briefing DJA yang diselenggarakan secara daring, Kamis (04\/08) sampaikan bahwa hal ini karena beberapa faktor. Kita melihat ada faktor harga komoditas. Kemudian kita lihat faktor kedua adalah pemulihan ekonomi kita.<\/p>\n
Isa juga memaparkan secara rinci realisasi PNBP dari masing-masing golongan. Pertama dari Pendapatan Sumber Daya Alam yang merupakan komponen terbesar PNBP, paling signifikan dan fluktuatif, diperoleh realisasi penerimaan mencapai Rp114,6 Triliun atau 50,6% dari target Perpres 98\/2022. Jumlah ini terdiri dari penerimaan SDA migas sebesar Rp 74,6 Triliun dan non migas Rp 40 Triliun.<\/p>\n
Kemudian dari pendapatan Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND) telah terealisasi sebesar Rp35,5 Triliun atau 95,7% dari target Perpres 98\/2022. Penerimaan ini berasal dari pembayaran dividen BUMN kepada pemegang saham termasuk Pemerintah yang sebagian besar sudah disetorkan pada semester I 2022 utamanya dari BUMN Himbara dan Telkom.<\/p>\n
Selanjutnya pada pendapatan PNBP lainnya terkumpul Rp85,1 Triliun atau 75,8% dari target Perpres 98\/2022. Jumlah ini terdiri atas pendapatan penjualan hasil tambang sebesar Rp28,7 Triliun, pendapatan minyak mentah Rp2,7 Triliun, dan pendapatan PNBP Kementerian\/Lembaga sebesar Rp53,7 Triliun.<\/p>\n
Terakhir, pendapatan dari Badan Layanan Umum (BLU) yang terealisasi sebesar Rp45,8 Triliun atau 43,3% target Perpres 98\/2022. Jumlah ini sedikit menurun dari realisasi tahun lalu dengan pertumbuhan minus 24%.<\/p>\n
Ini satu-satunya kelompok PNBP yang mengalami penurunan. Ini dampak dari sawit dan turunannya yang sempat dilarang untuk diekspor dan tentu berdampak pada penerimaan BLU Kelapa Sawit.<\/p>\n