(Vibizmedia – NTB) SPBE diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Guna meningkatkan keterpaduan dan efisiensi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Pemerintah menetapkan kebijakan tata kelola dan manajemen SPBE secara nasional melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Mendukung hal tersebut, Kementerian Hukum dan HAM telah menetapkan kebijakan terkait tata kelola dan manajemen SPBE melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.<\/p>\n
Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik kali ini digelar hybrid yang secara langsung dilakukan di Aula Pusdatin Kemenkumham RI serta diikuti secara daring oleh seluruh Kantor Wilayah dan UPT maupun Satker se-Indonesia. Hadir dalam giat ini secara daring Kepala Kantor Wilayah, Romi Yudianto didampingi Kepala Divisi Administrasi, Saefur Rochim dan I Gde Sandi Gunasta selaku Kepala Bidang Program dan Humas serta para pelaksana dari Sub Bagian Humas, RB dan TI Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB (Kanwil Kemenkumham NTB).<\/p>\n
Giat dimulai pukul 10.00 Wib pada Jumat(26\/08) dan diawali dengan paparan dari Hermansyah Siregar selaku Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi. Hermansyah mengatakan diperlukan pelaksanaan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPBE di Kantor Wilayah dan UPT Kemenkumham. Selanjutnya giat dilanjutkan dengan paparan Rohmayani selaku Penyusun Laporan dan Hasil Evaluasi. Dimana Rohmayani meminta kepada seluruh Kanwil maupun Satker untuk menyiapkan laporan data dukung sebagai bentuk pelaporan terkait penyelenggaraan SPBE di Kanwil dan Satker terkait. “Kita akan mengevaluasi penyelenggaraan SPBE guna meningkatkan kematangan penyelenggaraan SPBE, serta mengukur capaian kemajuan kualitas penerapan SPBE di lingkungan Kemenkumham pada Satuan Kerja Kemenkumham khususnya pada Kantor Wilayah (Kanwil) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT)”, tambah Rohmayani<\/p>\n
Romi yang diakhir kegiatan diminta tanggapannya menghimbau Kanwil NTB beserta jajaran untuk menerapkan SOP standar terkait pelaksanaan dan penerapan Teknologi Informasi di lingkungan Kanwil maupun UPT.”SOP yang disusun harus sesuai alur kerja terkait SPBE dan ketentuan yang berlaku”, ujarnya.<\/p>\n
Sumber : Humas Kanwil Kemenkumham NTB<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
(Vibizmedia – NTB) SPBE diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Guna meningkatkan keterpaduan dan efisiensi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Pemerintah menetapkan kebijakan tata kelola dan manajemen SPBE secara nasional melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Mendukung hal tersebut, Kementerian Hukum […]<\/p>\n","protected":false},"author":101055,"featured_media":366703,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[1],"tags":[],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\n\n\t\n\t\n\t\n