(Vibizmedia – NTB) ntb.kemenkumham.go.id \u2013 Kepala Bidang Hukum, Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan produk Hukum Daerah (FPPHD) beserta Tim Perancang Perundang \u2013 Undangan Zonasi Sumbawa menghadiri undangan rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pengarusutamaan Gender, serta Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kabupaten Sumbawa pada Jumat (09\/09).<\/p>\n
Rapat tersebut dibuka oleh Kepala Bagian Hukum Kabupaten Sumbawa, Astow Wintyoso sekaligus menyampaikan urgensi pembentukan tiga raperda yang dimohonkan harmonisasi di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTB (Kemenkumham NTB) . Menjawab kebutuhan harmonisasi terkait tiga Raperda Kabupaten Sumbawa, Perancang zonasi Sumbawa menyampaikan secara rinci hasil harmonisasi baik dari segi materi muatan dan sistematika penyusunan ketiga Raperda tersebut. Selain menyampaikan hasil harmonisasi Raperda, Kepala Bidang Hukum Kanwil Kemenkumham NTB juga menyampaikan Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PP.04.02 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah.<\/p>\n
Menutup rapat harmonisasi tersebut, tim Perancang Peraturan Perundang \u2013 undangan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTB berkomitmen untuk membantu Kabupaten Sumbawa dalam proses pembentukan Peraturan Perundang – undangan sesuai amanat Pasal 58 Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang \u2013 Undangan.<\/p>\n
Sumber : Humas Kanwil Kemenkumham NTB<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
(Vibizmedia – NTB) ntb.kemenkumham.go.id \u2013 Kepala Bidang Hukum, Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan produk Hukum Daerah (FPPHD) beserta Tim Perancang Perundang \u2013 Undangan Zonasi Sumbawa menghadiri undangan rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pengarusutamaan Gender, serta Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kabupaten Sumbawa […]<\/p>\n","protected":false},"author":101055,"featured_media":367751,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[1],"tags":[],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\n\n\t\n\t\n\t\n