(Vibizmedia – Jogja) YOGYAKARTA – Perancang Perundang-undangan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY akan menyosialisasikan SOP terbaru terkait harmonisasi peraturan perundang-undangan di daerah. Hal ini sejalan dengan diundangkannya UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.<\/p>\n
Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Analis Hukum di Kanwil Kemenkumham DIY melaksanakan konsolidasi untuk sosialisasi peraturan terbaru, Senin (10\/10\/2022), di Aula Kanwil Kemenkumham DIY. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Nova Asmirawati mengatakan sosialisasi ini penting dilakukan kepada stakeholder yang terkait dengan perancangan peraturan daerah.<\/p>\n
“Kita harus sosialisasikan juga kepada Pemda dan DPRD, dan harus dipahami titik mana Kanwil Kemenkumham itu melaksanakan harmonisasi berdasarkan UU 13 dan harmonisasi yang sifatnya fasilitasi yang terkait tugas Subbid FPPHD,” kata Nova.<\/p>\n
Untuk diketahui, terdapat perubahan bunyi pasal yang terkait dengan harmonisasi peraturan daerah dalam UU Nomor 13 Tahun 2022. Pasal 58 UU tersebut berbunyi: Sumber : Humas Kanwil Kemenkumham Jambi<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" (Vibizmedia – Jogja) YOGYAKARTA – Perancang Perundang-undangan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY akan menyosialisasikan SOP terbaru terkait harmonisasi peraturan perundang-undangan di daerah. Hal ini sejalan dengan diundangkannya UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Analis Hukum di […]<\/p>\n","protected":false},"author":101055,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[1],"tags":[],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\t\n
\n(1) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;<\/em>
\n(2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi vertikal kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.<\/em><\/p>\n